BI Gelontor Rp 327 Triliun untuk SBN: Ketika Negara Bertahan Hidup dari Harapan

✍🏻 Erizeli Jely Bandaro

Defisit anggaran Indonesia kian melebar. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan semata-mata gara-gara belanja sosial membengkak, melainkan karena target pemasukan dari pajak ternyata meleset jauh dari sasaran. Nah, yang jadi persoalan, solusi yang diambil bukannya menata ulang struktur anggaran, melainkan justru menambah utang baru.

Lalu, siapa sebenarnya yang membiayai utang itu? Jawabannya semakin nyata sepanjang tahun 2025. Bukan investor asing, bukan juga publik dalam negeri. Pihak yang dominan justru adalah Bank Indonesia (BI).

Mereka membeli Surat Berharga Negara atau SBN, instrumen utang pemerintah untuk menutup kebutuhan anggaran dan pembangunan dalam jumlah yang sangat besar.

Data berbicara. Dari Januari hingga Desember 2025, BI tercatat menggelontorkan sekitar Rp 327 triliun untuk membeli SBN. Pembelian ini dilakukan lewat pasar sekunder maupun skema debt switching. Angka ini bukan omong kosong, melainkan data resmi yang bisa dilacak dari laporan BI dan berbagai pemberitaan di pasar keuangan.

Dalam teori keuangan publik, kondisi seperti ini punya nama yang cukup seram: fiscal dominance. Intinya, kebijakan moneter dipaksa menyesuaikan diri untuk menopang kebutuhan fiskal pemerintah. Bukan sebaliknya. Menurut kerangka Sargent dan Wallace (1981), situasi ini biasanya muncul bukan karena keinginan bank sentral, tapi karena pemerintah kesulitan mendapatkan pembiayaan yang murah dan kredibel dari pasar.

Lantas, mengapa bisa sampai begini?

Pertama, ada krisis kepercayaan dari pasar. Investor belum sampai kabur sih, tapi mereka sekarang minta premi risiko yang lebih tinggi. Dalam situasi serba sulit, negara akhirnya berpaling pada buyer of last resort yaitu bank sentralnya sendiri.

Kedua, kondisi global juga lagi tidak bersahabat. Banyak bank sentral besar di dunia masih dalam fase mengetatkan kebijakan moneter pasca-pandemi. Suku bunga tinggi dan likuiditas global yang ketat jadi menu sehari-hari.

Riset IMF dalam Global Financial Stability Report menunjukkan, kondisi seperti ini memicu capital outflow dari negara berkembang menuju aset-aset yang dianggap aman. Indonesia pun tak kebal. Tekanan di pasar obligasi dan nilai tukar rupiah memaksa pemerintah dan BI untuk menyuntikkan likuiditas dengan membeli SBN, demi meredam gejolak. Di satu sisi, ini bisa disebut kebijakan stabilisasi pasar. Tapi di sisi lain, ini adalah tanda nyata bahwa ruang gerak fiskal kita terbatas.

Masalah besarnya sebenarnya bukan cuma pada jumlah uang yang beredar, tapi lebih ke mana uang itu mengalir. Likuiditas banyak berputar di instrumen keuangan, bukan di sektor riil yang menyerap tenaga kerja. Kredit macet, industri mandek, sektor kreatif kesulitan dapat suntikan dana segar.

Sementara itu, APBN yang selama ini diandalkan sebagai mesin pertumbuhan mulai kehilangan tenaga. Bayangkan, lebih dari seperempat penerimaan pajak habis hanya untuk membayar bunga utang, belum lagi pokok utang yang jatuh tempo. Akibatnya, lebih dari separuh penerimaan pajak tersedot untuk melunasi utang masa lalu. Dalam literatur, kondisi menyedihkan ini disebut debt overhang beban utang yang menghambat kemampuan negara untuk membiayai pertumbuhan.

Ada nuansa yang mengkhawatirkan. Kebijakan saat ini seolah menyamakan kondisi ekonomi sekarang dengan masa darurat Covid-19, di mana defisit tinggi ditoleransi dan BI kembali jadi penopang. Tapi ada satu perbedaan mendasar.

Saat Covid, negara secara jujur mengakui bahwa kita sedang dalam krisis. Sekarang? Narasi yang dibangun justru penuh optimisme. Robert Shiller dalam Narrative Economics (2017) bilang, narasi bukan cuma alat komunikasi, tapi instrumen kebijakan. Ketika situasi memburuk, negara memilih menanamkan harapan. Sebab harapan itu murah, tak butuh anggaran, dan cukup efektif menenangkan publik. Rakyat kecil bisa bertahan lama hanya dengan berharap. Bahkan, bisa mati pelan-pelan sambil tetap berharap.

Penutup

Masalahnya, harapan tidak bisa memperbaiki arus kas negara. Harapan tidak membuka lapangan kerja baru, apalagi membayar bunga utang. Ketika kebijakan darurat dinormalisasi dan publik dijauhkan dari fakta fiskal yang pahit, yang terjadi bukan stabilitas, melainkan penundaan krisis. Fiscal dominance lebih dari sekadar istilah teknis. Itu adalah sinyal bahwa negara sedang sekadar bertahan hidup, bukan membangun masa depan.

Dan ketika sebuah negara hidup dari harapan, bukan dari fondasi fiskal yang sehat, maka krisis berikutnya bukan lagi soal "jika", melainkan "kapan". Lalu, siapa yang sudah menyiapkan jalan keluar lebih dulu? Yang pasti, orang-orang kaya dan elite oligarki mungkin sedang bersiap-siap, mencari pintu keluar sebelum badai benar-benar datang.

(")