Bencana di Sumatera: Status Nasional yang Masih Menggantung di Tengah Kepiluan

Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat porak-poranda. Banjir bandang dan tanah longsor tak hanya merenggut nyawa, tetapi juga memutus jalan, mengisolasi desa, dan menciptakan krisis kemanusiaan yang dalam. Evakuasi tersendat, layanan kesehatan nyaris lumpuh, dan bantuan logistik sulit menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Yang jadi pertanyaan banyak orang sekarang: kapan status Bencana Nasional akan ditetapkan? Padahal, kerusakannya sudah sedemikian parah. Korban terus berjatuhan, sementara upaya penanganan di lapangan seperti berjalan di tempat.

Angkanya mencengangkan. Per 19 Desember 2025, data BNPB mencatat lebih dari seribu orang meninggal. Tepatnya, 1.068 nyawa melayang. Yang luka-luka mencapai 7.000 orang, dan hampir 200 orang masih hilang, entah di mana. Bayangkan, lebih dari setengah juta warga tepatnya 537.185 jiwa terpaksa meninggalkan rumah mereka, mengungsi dengan ketidakpastian yang mencekam.

Infrastruktur? Hancur berantakan. Jalan-jalan provinsi putus diterjang arus, jembatan-jembatan ambruk. Listrik padam, sinyal telepon hilang. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup, puskesmas dan rumah sakit kewalahan. Aktivitas ekonomi pun ikut mandek total.

Di beberapa lokasi terpencil, bantuan baru tiba setelah sepuluh hari lebih. Medannya berat sekali tanah becek, lereng curam, akses tertutup puing. Alat berat yang ada terbatas, cuaca pun tak bersahabat. Akibatnya, proses evakuasi berjalan sangat lambat, memicu kepanikan dan keputusasaan.

Aturan Sudah Jelas, Tapi...

Sebenarnya, aturan mainnya sudah ada. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 7 Ayat 2, menyebutkan lima indikator untuk menetapkan status bencana nasional. Poin-poinnya meliputi jumlah korban jiwa, besarnya kerugian harta benda, tingkat kerusakan prasarana, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial-ekonominya.

Nah, menurut pengamatan sejumlah ahli, semua indikator itu sudah terpenuhi dalam tragedi di Sumatera ini.