Putin Bantah Isu Perang, Sementara Eropa Peruncing Sanksi Ekonomi

Vladimir Putin tak habis pikir. Di hadapan para petinggi Kementerian Pertahanan Rusia, Rabu lalu, Presiden itu menyebut desas-desus dari Barat soal persiapan perang dengan negaranya tak lebih dari "histeria dan kebohongan". Suasana ruangan saat itu tegas, namun Putin terlihat tenang.

Meski begitu, dia dengan lantang menegaskan kembali tujuan perang di Ukraina. Menurutnya, tujuan Kremlin itu "tanpa diragukan" akan tercapai. Sekitar 300 wilayah, klaimnya, telah "dibebaskan" dalam setahun terakhir.

Putin memang bilang lebih suka jalan diplomasi untuk menyelesaikan akar konflik. Tapi pesannya jelas: jika Barat ogah-ogahan di meja perundingan, Rusia siap mencapainya lewat cara militer. "Pembebasan tanah-tanah bersejarah" itu, ujarnya, tetap akan dilakukan.

Pernyataannya ini muncul di saat yang tepat. Hanya sehari kemudian, para pemimpin Uni Eropa akan berkumpul dalam sebuah KTT penting. Agenda utamanya? Membahas nasib aset bank sentral Rusia senilai 210 miliar euro yang membeku di Eropa. Uang sebesar itu rencananya akan dipakai untuk membantu kebutuhan Ukraina, baik secara ekonomi maupun militer.

"Satu hal yang sangat, sangat jelas," tegas Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di depan Parlemen Eropa, sehari sebelum KTT.

"Kita harus mengambil keputusan untuk mendanai Ukraina selama dua tahun ke depan dalam Dewan Eropa ini."

António Costa, Presiden Dewan Eropa yang akan memimpin pertemuan, berjanji akan mendorong negosiasi sampai ada titik terang. Prosesnya mungkin berlarut, tapi dia tak akan menyerah.

Rencananya, aset beku itu akan dijadikan jaminan untuk pinjaman "reparasi" sebesar 90 miliar euro. Tapi ide ini ternyata tak semulus yang dibayangkan. Belgia dan Italia, misalnya, termasuk yang menyuarakan keberatan serius. Mereka khawatir langkah ini melangkahi batas hukum yang ada dan justru bisa bikin investor kabur dari pasar Eropa.

Di parlemen Italia, Perdana Menteri Giorgia Meloni mengaku perundingan di Berlin berjalan "konstruktif". Dia menuduh Rusia mengajukan tuntutan yang "tidak masuk akal" soal wilayah Ukraina.

Tapi, dia juga realistis.

Mencari dasar hukum yang kuat untuk menyentuh aset Rusia itu, akunya, bukan perkara gampang. Roma butuh landasan hukum yang kokoh sebelum menyetujui apa pun.

Sementara di London, ada perkembangan lain. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemerintahnya akan segera mengalirkan dana 2,5 miliar pound sterling dari hasil penjualan klub Chelsea FC. Uang itu, kata Starmer, untuk bantuan kemanusiaan di Ukraina.

Pemilik Chelsea sebelumnya, miliarder Rusia Roman Abramovich, terpaksa melepas klubnya pada 2022 setelah tekanan pemerintah Inggris menyusul invasi. "Dia harus 'membayar'," kata Starmer dengan nada tegas di House of Commons.