Di aula Kementerian PANRB yang ramai, Senin siang lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima sebuah penghargaan bergengsi. Penghargaan Outstanding Public Service Innovations (OPSI) itu diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini, dalam acara yang juga meresmikan Mal Pelayanan Publik Triwulan IV. Momen ini menandai apresiasi atas inovasi pelayanan publik yang dinilai luar biasa.
OPSI KIPP sendiri bukan penghargaan sembarangan. Ini adalah bentuk pengakuan tertinggi pemerintah untuk inovasi yang benar-benar berdampak, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kualitas layanan buat masyarakat. Tahun 2025, persaingannya ketat. Dari ribuan proposal yang masuk tepatnya 3.051 dari berbagai kementerian hingga pemerintah daerah hanya 28 inovasi terpilih. Penghargaan untuk Tito masuk dalam Kelompok Umum.
Lalu, inovasi apa yang dibawa pulang Mendagri? Ia meraih penghargaan berkat terobosan bertajuk “NIK Sehat”. Inovasi yang diinisiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri ini jadi pemenang di kategori layanan kesehatan. Intinya, “NIK Sehat” adalah wujud nyata komitmen pemerintah menghadirkan solusi digital yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.
Secara sederhana, “NIK Sehat” mengintegrasikan data kependudukan dengan ekosistem kesehatan nasional. Caranya dengan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan sebagai identitas tunggal. Hasilnya? Masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dengan lebih cepat dan akurat. Cukup sebutkan NIK atau tunjukkan KTP-el, seseorang sudah bisa mendapat layanan medis tanpa harus pusing dengan data yang tidak valid atau dokumen berantakan.
Proses pendaftaran pasien pun jadi jauh lebih mudah. Soalnya, data mereka sudah tersambung langsung dengan basis data Dukcapil. Sebenarnya, integrasi ini sudah dirintis sejak 2022, ketika NIK ditetapkan sebagai nomor tunggal untuk kepesertaan JKN-KIS.
Dampaknya lumayan signifikan. Layanan medis berjalan lebih efisien, datanya real-time, dan risiko duplikasi data bisa ditekan. Tidak cuma itu, inovasi ini juga punya peran krusial dalam mendukung program nasional lain. Mulai dari vaksinasi, penanganan Covid-19, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penyaluran bantuan sosial dan identifikasi korban bencana. Bahkan, dalam konteks tertentu, ia membantu mencegah potensi korupsi.
Artikel Terkait
Skrining DIY Ungkap Potensi Depresi dan Kecemasan pada Ribuan Warga
Tim Hukum Roy Suryo Tuntut Ijazah Asli Jokowi Dihadirkan di Persidangan
Ribuan Sekolah Porak-Poranda, Ratusan Ribu Siswa Terkatung Pasca Banjir Sumatera
Bisnis Thrifting Ilegal Terungkap, Aset Rp 22 Miliar Disita Bareskrim