ASPIRASI Desak Telkom Group: Restrukturisasi Jangan Abaikan Nasib 21 Ribu Pekerja

ASPIRASI Ingatkan Restrukturisasi Telkom Group: Holding dan Spin-off Jangan Korbankan Hak Pekerja

Rencana restrukturisasi besar-besaran di tubuh Telkom Group akhir-akhir ini memang ramai dibicarakan. Mulai dari wacana pembentukan holding hingga spin-off anak perusahaan. Tapi bagi para pekerja di dalamnya, gelombang perubahan ini bukannya tanpa kekhawatiran. Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) pun angkat bicara. Mereka menegaskan, transformasi bisnis apa pun tidak boleh sampai menggerus hak, status, dan perlindungan bagi ribuan karyawan. Tanggal 15 Desember 2025 lalu, mereka secara resmi menyuarakan hal ini.

Memang, transformasi digital dan persaingan global disebut-sebut sebagai alasan di balik restrukturisasi. Namun begitu, ASPIRASI melihat ada bahaya lain yang mengintai. Mereka khawatir, efisiensi yang digaungkan bisa berubah jadi alasan untuk memotong hak-hak dasar pekerja. Itu sama sekali tidak boleh terjadi.

Untuk membahasnya lebih dalam, ASPIRASI bersama Serikat Pekerja Telkom Group menggelar diskusi terfokus pada 10 Desember lalu. Topiknya cukup tajam: “Restrukturisasi Telkom Group: Tantangan Bisnis, Perlindungan Pekerja, dan Tanggung Jawab Negara”. Acara itu dihadiri pengurus serikat dari berbagai daerah, yang mewakili suara lebih dari 21.000 karyawan.

Dalam forum itu, akademisi dan praktisi Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa BUMN seperti Telkom tidak boleh hanya fokus pada keuntungan sesaat.

"Restrukturisasi harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketenagakerjaan. Hindari risiko PHK massal. Dan yang penting, libatkan serikat pekerja. Itu bagian dari transparansi dan keadilan," tegasnya.

Pandangan senada datang dari Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat. Ia mengingatkan bahwa telekomunikasi adalah sektor strategis, menguasai hajat hidup orang banyak seperti amanat konstitusi. Ia menolak liberalisasi asing, tapi mendukung perbaikan tata kelola internal.

"Serikat pekerja harus tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan pekerja. Tapi komunikasi juga harus dijaga, jangan sampai malah menimbulkan keresahan karena isu PHK," ujar Jumhur.

Dari sisi pemerintah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mencoba menenangkan. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan di Telkom Group.

"Kami pastikan tidak ada PHK paksa. Manajemen juga wajib menghormati hak berserikat. Kementerian kami siap jadi mediator kalau diperlukan," kata Afriansyah.

Di lapangan, sikap serikat pekerja cukup tegas. SEKAR Telkom, misalnya, menyatakan penolakan terhadap rencana pengalihan aset dan pembentukan strategic holding jika tidak dibarengi perbaikan tata kelola yang fundamental. Mereka berjanji akan mengawal proses ini agar tetap mengutamakan kepentingan nasional dan perlindungan pekerja.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, juga tak kalah vokal. Ia memperingatkan bahwa restrukturisasi jangan sampai jadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan. Menurut catatan mereka, risiko yang biasa muncul itu nyata: perubahan status kerja yang tiba-tiba, karier yang jadi tak menentu, hingga kesenjangan kesejahteraan antara karyawan induk dan anak perusahaan.

Maka, ASPIRASI pun menyodorkan lima tuntutan konkret ke manajemen Telkom Group. Poin utamanya meliputi jaminan tertulis soal tidak adanya PHK sepihak, kesetaraan perlindungan untuk semua pekerja, dialog sosial yang transparan sejak dini, program peningkatan keterampilan yang nyata, dan kehadiran negara yang aktif sebagai pemegang saham.

Intinya, ASPIRASI siap berdialog. Tapi mereka juga akan mengawal proses ini dengan ketat. Tujuannya satu: agar transformasi Telkom Group berjalan adil, inklusif, dan tetap menghormati martabat setiap orang yang bekerja di dalamnya.

Seperti ditegaskan Mirah Sumirat di akhir pernyataannya,

"Pekerja terlindungi, Telkom maju, negara hadir."

(YS)