UBL dan Mitra Rancang Aksi Nyata Atasi Banjir di Pesawahan

Rapat Koordinasi di UBL Bahas Aksi Nyata Tangani Banjir Bandar Lampung

Bandar Lampung – Berbagai pemangku kepentingan berkumpul di Ruang Rapat Lantai 3 Rektorat Universitas Bandar Lampung, Jumat (12/12) lalu. Agenda utamanya? Menyusun langkah konkret untuk menangani banjir perkotaan, yang kerap melanda sejumlah kawasan. Pertemuan ini digelar oleh SDGs Center UBL, sebagai bagian dari inisiatif kemitraan multipihak atau Multi Stakeholder Partnership (MSP) KEM11LAU.

Inisiatif itu sendiri bertujuan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya soal kota dan permukiman yang layak huni. Namun begitu, diskusi kali ini benar-benar menukik ke persoalan teknis di lapangan.

Fritz Akhmad Nuzir, Direktur SDGs Center UBL, menyebut kolaborasi ini kini masuk fase percepatan. Menurutnya, semua rencana harus berpangkal pada kebutuhan warga, bukan sekadar konsep di atas kertas.

“Kemajuan kita sejauh ini membuktikan kerja bersama itu krusial. Rencana aksi yang kita susun hari ini wajib menjawab persoalan riil masyarakat,” tegas Fritz.

Wilayah yang dipilih untuk intervensi awal adalah Kelurahan Pesawahan, Kota Bandar Lampung. Rencana aksi kemitraan untuk periode 2026–2027 pun mulai digodok di sana.

Di sisi lain, Rektor UBL Prof. M. Yusuf S. Barusman menegaskan peran kampus. Baginya, universitas punya tanggung jawab moral untuk turun langsung menyelesaikan masalah sosial.

“Kita tidak boleh jadi menara gading. Lewat riset dan kemitraan seperti KEM11LAU, kampus harus hadir membantu masyarakat,” kata Yusuf.

Dukungan juga datang dari mitra internasional. Zulazmi, Principal Advisor GIZ, mengingatkan agar pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diterapkan dalam setiap program.

“Ini bukan cuma soal pembangunan fisik. Kelompok rentan, perempuan, dan komunitas terpinggirkan harus dapat akses dan manfaat yang sama,” ujarnya.

Lantas, seperti apa rencana konkretnya? Aditya Mahatidanar, koordinator program, memaparkan fokus kegiatan 2026 di Pesawahan. Cakupannya luas: mulai dari perbaikan sanitasi, edukasi warga, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat, sampai pengembangan ekonomi berbasis partisipasi.

Pemerintah daerah, lewat Eva Riana dari Dinas PKPCK Provinsi Lampung, menyatakan kesiapan bersinergi. Komitmen serupa datang dari komunitas.

Iffah Rachmi dari Youth for Sanitation Concern (YSC) Indonesia, misalnya, sudah mengantongi rencana. “Kami akan lakukan edukasi peningkatan septic tank untuk enam rumah warga, plus pelatihan water filter tanggap bencana pada April 2026,” jelas Iffah.

Ia menambahkan, kegiatan partisipatif seperti rembug warga akan terus didorong agar masyarakat terlibat aktif.

Dunia pendidikan juga tak ketinggalan. Alif Musthafa, perwakilan Az Zahra, melihat Pesawahan punya potensi jadi laboratorium pembelajaran. “Bisa untuk penanaman mangrove oleh siswa, sekaligus inventarisasi masalah kawasan,” ucapnya.

Sementara dari ranah media, Dian Wahyu Kusuma (AJI Lampung) menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor ini, terutama untuk urusan pengelolaan sampah.

“Kemitraan seperti KEM11LAU bisa jadi ruang strategis mendongkrak kepedulian publik. Peran media dalam mengawal isu lingkungan dan permukiman juga jadi lebih kuat,” kata Dian.

Rapat itu akhirnya menyepakati satu hal: penanganan banjir jadi fokus utama rencana aksi MSP KEM11LAU. Implementasinya dijadwalkan mulai awal 2026, dengan Kelurahan Pesawahan sebagai kawasan percontohan. Jika berhasil, program serupa berpeluang dikembangkan di wilayah lain.