Pemerintah Aceh sudah mengirim surat resmi. Tujuannya? Dua lembaga besar PBB, UNDP dan UNICEF. Mereka diminta turun tangan menangani dampak banjir dan longsor yang menghantam Tanah Rencong.
Kenapa justru kedua lembaga ini yang diajak kerja sama? Ternyata, pertimbangannya berakar dari sejarah kelam dua puluh tahun silam. Pengalaman mereka menangani pemulihan pasca-tsunami 2004 di Aceh dinilai sangat berharga. Itu jadi modal berharga untuk menghadapi bencana kali ini.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi langkah ini pada Minggu (14/12/2025).
Surat itu bukan sekadar pemberitahuan. Menurut MTA, ini adalah permintaan keterlibatan yang didasari kebutuhan mendesak untuk pemulihan.
Permintaan bantuan itu wajar saja. Situasi di lapangan memang parah. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten dan kota meninggalkan kerusakan infrastruktur yang luas. Korban jiwa mencapai ratusan, dan sejumlah warga masih dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana. Kerusakannya begitu masif.
Artikel Terkait
Gatot Nurmantyo Soroti Tiga Langkah Polri yang Dinilai Membangkang
Demokrasi Tanpa Oposisi: Stabilitas atau Kekosongan Makna di Era Prabowo?
Mekanisme Ajaib dalam Tubuh: 10.000 Kerusakan DNA Diperbaiki Setiap Hari
31 Januari: Dari Lahirnya NU hingga Misi Antariksa Simpanse Ham