Pemerintah Aceh sudah mengirim surat resmi. Tujuannya? Dua lembaga besar PBB, UNDP dan UNICEF. Mereka diminta turun tangan menangani dampak banjir dan longsor yang menghantam Tanah Rencong.
Kenapa justru kedua lembaga ini yang diajak kerja sama? Ternyata, pertimbangannya berakar dari sejarah kelam dua puluh tahun silam. Pengalaman mereka menangani pemulihan pasca-tsunami 2004 di Aceh dinilai sangat berharga. Itu jadi modal berharga untuk menghadapi bencana kali ini.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengonfirmasi langkah ini pada Minggu (14/12/2025).
Surat itu bukan sekadar pemberitahuan. Menurut MTA, ini adalah permintaan keterlibatan yang didasari kebutuhan mendesak untuk pemulihan.
Permintaan bantuan itu wajar saja. Situasi di lapangan memang parah. Banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang 18 kabupaten dan kota meninggalkan kerusakan infrastruktur yang luas. Korban jiwa mencapai ratusan, dan sejumlah warga masih dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana. Kerusakannya begitu masif.
Artikel Terkait
Prabowo: Kami Mampu, Bantuan Asing untuk Bencana Sumatra Ditolak
GoExport: Sumsel Rebut Kembali Identitas Ekspornya dari Penumpangan Nama
Pejabat Kemenhub Ditahan KPK, Diduga Atur Lelang Proyek Kereta Rp 12 Miliar
Crazy Rich OKI Terjerat Kasus Pencucian Uang Rp 9,2 Miliar dari Narkoba