Ijazah Jokowi: Polemik yang Tak Kunjung Usai di Meja Pengadilan

Menunggu Pengadilan yang "Tepat"?

Lalu, dengan putusan sela PN Solo ini, apakah akhirnya ia akan menunjukkan? Atau jangan-jangan ia menunggu proses pengadilan lain yang lebih "menguntungkan"? Misalnya, pengadilan atas laporannya sendiri yang menjerat delapan orang seperti Roy Suryo, Eggi Sudjana, dan lainnya dengan tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

Jokowi menggunakan pasal-pasal KUHP dan UU ITE. Cerdik, karena dengan begitu persoalan ilmiah keaslian ijazah bisa bergeser jadi urusan pidana semata. Di pengadilan fitnah ini, mungkin saja ia baru "berani" menunjukkan dokumennya. Sebab yang diuji bukan keaslian kertas dan cap, tapi apakah ada pencemaran atau tidak.

Namun begitu, banyak yang meragukan sidang ini akan benar-benar digelar. Muncul wacana mediasi dari Ketua Tim Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. Tawaran ini mengisyaratkan sesuatu: pihak Jokowi mungkin tidak serius ingin pembuktian ilmiah. Mereka lebih memilih jalan damai.

Skema "Info-Masochism"

Dan jika mediasi yang dipilih, maka habislah sudah. Asli atau palsu ijazah jadi tidak relevan. Cukup dengan permintaan maaf, semua selesai. Jokowi akan tampak besar hati, para terlapor bebas dari jerat pidana. Tapi bangsa ini tetap dibiarkan dalam kegelapan.

Tanpa pemeriksaan forensik dokumen oleh tim ahli, tanpa peer-review ilmiah, teka-teki ini akan abadi. Perilaku Jokowi yang terus menyembunyikan informasi, sambil menyiksa publik dengan polemik tak berujung, mirip sebuah bentuk "Info-Masochism". Ia mempersulit diri sendiri, memilih jalan berliku alih-alih yang lurus.

Sudah bertahun-tahun hiruk-pikuk ini berlangsung. Isu sederhana soal selembar ijazah diwariskan bakal jadi beban tujuh turunan. Semua karena pilihan satu orang.

Jika ijazahnya asli, maka Jokowi telah mempermainkan bangsa ini. Jika ijazahnya palsu, maka Jokowi telah mengelabui negara ini.

"