Suara Sintang: Permohonan Khusus untuk Provinsi Kapuas Raya Mengudara ke Istana

Menurut Kartiyus, kesiapan untuk berdiri sebagai Provinsi Kapuas Raya hasil pemekaran dari Kalbar sudah bulat. Argumennya punya dasar strategis yang kuat. Selain soal keamanan perbatasan di sisi barat Kalimantan, mereka juga menyinggung stabilitas nasional menyusul kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Seolah ingin bilang, pemerataan pembangunan di Kalimantan harus segera diwujudkan.

Hal menarik lain dari pernyataan itu adalah soal kepercayaan politik. Seluruh proses perjuangan pemekaran ini, kata Kartiyus, diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.

Dukungan pun disebut datang lengkap. Lima bupati dan lima ketua DPRD kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu disebutkan siap membackup. Tak lupa, seluruh pemangku kepentingan lainnya.

“Kami menyerahkan sepenuhnya proses perjuangan ini kepada Gubernur Kalimantan Barat, didukung oleh lima bupati dan lima ketua DPRD kabupaten di wilayah timur Kalbar, bersama seluruh stakeholder lainnya.”

Di sisi lain, dampak yang dijanjikan dari pembentukan provinsi baru ini cukup signifikan. Kartiyus meyakini, Kapuas Raya akan menjadi motor percepatan pembangunan, terutama di kabupaten perbatasan seperti Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu.

Baginya, ini bukan sekadar wacana. Tapi sudah menjadi kewajiban negara untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di garis terdepan negeri. Pertanyaannya kini, apakah suara dari Pendopo Sintang itu akan sampai ke meja istana? Waktu yang akan menjawabnya.