SBY vs Prabowo: Ujian Kepemimpinan di Tengah Bencana

SBY Lebih Bagus daripada Prabowo dalam Menangani Bencana

Oleh: Rokhmat Widodo
Pengamat Politik dan Sosial

Kapasitas seorang pemimpin paling nyata teruji saat bencana datang. Saat genting seperti itu, retorika dan janji tak ada gunanya. Yang rakyat butuhkan cuma satu: aksi nyata. Kecepatan, ketepatan, dan empati untuk menggerakkan semua lini negara menyelamatkan jiwa. Nah, di sinilah perbandingan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto jadi menarik. Terutama setelah respons Prabowo terhadap banjir dan longsor di Sumatera menuai kritik pedas.

Ingat tsunami Aceh 2004? Bencana maha dahsyat itu. Hanya dalam hitungan jam setelah gelombang menerjang, SBY sudah menetapkan status bencana nasional. Keputusan itu bukan sekadar formalitas. Itu sinyal kuat bahwa negara hadir sepenuhnya, dengan keseriusan total.

Dia langsung memimpin koordinasi. TNI, Polri, Bakornas PB (cikal bakal BNPB), kementerian teknis, digerakkan semua. Bahkan kerja sama internasional dibuka lebar-lebar. Yang paling kentara, SBY fokus banget. Selama krisis, energinya benar-benar tercurah untuk penanganan bencana. Bukan cuma datang untuk foto-foto atau kunjungan sekilas yang terasa simbolik belaka.

Model kepemimpinan seperti inilah yang kemudian menciptakan standar tinggi manajemen bencana di Indonesia. Banyak yang bilang, ini salah satu capaian terbaik era SBY. Koordinasi rapi, perencanaan matang, dan keterlibatan langsung jadi kuncinya.

Di sisi lain, Prabowo dapat sorotan berbeda. Saat banjir bandang dan longsor melanda Sumatera, responsnya dianggap lambat. Persepsi ini makin kuat karena dia justru sedang berada di Pakistan dan Rusia untuk urusan diplomasi, sementara dalam negeri sedang kacau.

Memang, akhirnya dia turun ke lokasi. Tapi bagi banyak orang, itu sudah terlambat. Kunjungannya terkesan lebih sebagai bentuk seremonial, bukan langkah strategis yang diambil di saat yang tepat. Publik butuh arahan langsung dari pucuk pimpinan sejak dini, bukan datang setelah segalanya berantakan.

Yang lebih mengkhawatirkan, beredar kabar soal fenomena "asal bapak senang" atau ABS di lingkaran Istana.

Menurut sejumlah sumber, peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG konon tidak disampaikan ke Presiden secara optimal.

Kalau ini benar, ya bahaya. Artinya ada masalah serius dalam sistem informasi pemerintah. Birokrasi ABS itu mematikan. Ia menghambat keputusan dan mengorbankan keselamatan rakyat. Dalam bencana, data harus disampaikan apa adanya, tanpa dibungkus-bungkus.

Bayangkan, kegagalan menyampaikan informasi bisa berakibat fatal. Evakuasi terlambat, logistik tersendat, pasukan SAR tidak termobilisasi cepat. Padahal, selisih beberapa jam saja bisa berarti ratusan nyawa melayang.

Perbedaannya jelas. SBY lebih banyak menghabiskan waktu di pusat kendali, memastikan semua bergerak kompak. Sementara Prabowo, dalam pandangan banyak orang, lebih seperti "pemadam kebakaran" yang datang setelah api membesar. Bukan pemimpin yang dari detik pertama sudah berada di garda depan.

Perjalanan luar negerinya itu, meski punya tujuan strategis, timing-nya benar-benar kurang pas. Ia memberi kesan bahwa urusan global lebih diprioritaskan ketimbang warga yang tengah berjuang menghadapi banjir dan tanah longsor. Persepsi publik di masa krisis sangatlah penting, dan kali ini, persepsinya buruk.

Apalagi di era sekarang. Semua dinilai dengan cepat. Keputusan yang molor beberapa jam langsung jadi bahan gunjingan di media sosial. Kontrol publik sekarang sangat kuat.

Banyak warganet yang menilai Prabowo kurang greget. Kurang cepat tanggap, kurang empati, dan terasa kurang fokus. Tagar kritik bertebaran, membuktikan betapa sensitifnya isu bencana ini di mata masyarakat.

Lalu, pelajaran apa yang bisa diambil dari masa SBY?

• Pertama, kepemimpinan langsung presiden itu krusial. Tanpa instruksi tegas dari atas, koordinasi antarlembaga seringkali macet.
• Kedua, transparansi informasi mutlak diperlukan. ABS tidak boleh ada ruangnya dalam penanganan bencana.
• Kecepatan itu menentukan nyawa. Fokus total presiden diperlukan, karena bencana bukan panggung untuk pencitraan.
• Terakhir, komunikasi ke publik harus jelas dan konsisten, tidak boleh membingungkan.

Membandingkan SBY dan Prabowo ini bukan untuk bernostalgia atau memicu perdebatan politik. Ini evaluasi yang perlu dilakukan agar negara kita makin siap, terutama di tengah krisis iklim yang membuat bencana makin sering dan ganas.

Prabowo masih punya waktu untuk berbenah. Dia harus memastikan informasi dari BMKG dan lembaga lain mengalir lancar tanpa tersekat. Koordinasi harus diperbaiki. Ketegasan dan kecepatan dalam situasi darurat harus ditunjukkan.

Bencana tidak pernah menunggu. Rakyat juga tidak bisa terus menunggu. Presiden tidak boleh memimpin dari kejauhan saat rakyatnya tengah berduka.

Kalau negara ini ingin maju, penanganan bencana harus jadi prioritas utama. Bukan kegiatan sampingan. Dan untuk ukuran itu, bagi banyak orang, SBY masih menjadi tolok ukur yang sulit ditandingi.