KontraS Soroti Katastrofe HAM di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nuansa Militer yang Kian Kuat

Laporan ini juga menyoroti pengesahan UU TNI yang baru. KontraS menilai undang-undang itu memundurkan reformasi sektor keamanan, karena memperluas kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang termasuk ranah siber dan perlindungan WNI di luar negeri.

Dimas menyindir dengan kalimat yang cukup tajam. "Di era Pak Jokowi, NKRI disebut Negara Kepolisian Republik Indonesia. Di zaman Pak Prabowo, banyak yang bilang NKRI adalah Negara Kodam Republik Indonesia." Sindiran itu merujuk rencana penambahan 33 kodam baru hingga 2029.

Di Papua, situasinya juga mencemaskan. Sepanjang 2024-2025, sebanyak 5.406 pasukan TNI-Polri diterjunkan ke sana. KontraS mencatat 53 peristiwa kekerasan terhadap warga sipil dengan 77 korban luka dan tewas.

Kriminalisasi yang Meningkat

Tekanan terhadap pembela HAM kian menjadi. KontraS mendokumentasikan kriminalisasi, seperti penangkapan aktivis lingkungan Daerah dan Munif di Semarang. Bahkan kantor mereka sendiri tak luput dari teror, diduga oleh intel Kodam pada Maret-Mei 2025.

Media massa pun jadi sasaran. Ada teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Tempo, juga teror terhadap Detik.com. Dua hari sebelum Hari HAM, Polda Metro Jaya menangkap admin media sosial yang menyerukan aksi. Penangkapan dilakukan dengan tuduhan penghasutan, meski aksinya sendiri belum terjadi.

Rekapitulasi Pelanggaran Lainnya

Secara keseluruhan, laporan KontraS juga mencatat sejumlah poin kritis lain:

• 43 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.
• 42 peristiwa pembunuhan di luar prosedur hukum, merenggut 44 nyawa.
• 71 tindakan penyiksaan dengan 159 korban.
• 596 terpidana mati tersebar di 63 lapas.
• Penetapan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM masih mandek.

Di akhir pemaparannya, Dimas berharap laporan ini bisa menjadi bahan refleksi. "Juga pegangan untuk mewaspadai situasi demokrasi dan penegakan HAM satu tahun ke depan," tutupnya.

Laporan lengkapnya dapat diakses publik melalui situs resmi KontraS.