KPK Bongkar Trik Pemkab Atur Jawaban Survei Integritas

"Niat itu mungkin didasari karena adanya kekhawatiran mungkin ada hal yang ditutupi. Sehingga berusaha mengkondisikan. Saya tidak akan sebutkan daerahnya, mohon maaf. Itu hanya konsumsi kami saja," katanya kepada para wartawan.

Meski namanya dirahasiakan, cerita ini sengaja dibeberkan di forum terbuka. Harapannya jelas: agar daerah lain kapok dan tidak meniru cara curang seperti itu.

Di sisi lain, Setyo menekankan bahwa responden SPI itu luas jangkauannya. Bukan cuma pegawai aktif, tapi juga melibatkan ahli, pensiunan, bahkan aparat penegak hukum dan auditor. Dari sinilah, klaim di lapangan bisa dicek ulang kebenarannya.

"Dari situ bukan sekadar hasil, tapi dokumen kami pelajari. Dari situ lah ketahuan mana-mana yang tidak sesuai antara kenyataan dokumen yang diperiksa dengan kondisi real di lapangan," paparnya.

Sebagai informasi, SPI adalah program KPK untuk memetakan risiko korupsi dan kerentanan layanan publik di instansi pemerintah. Caranya dengan mengukur pengalaman langsung pegawai dan masyarakat, plus pendapat ahli, demi mendorong perbaikan sistem.

Nah, untuk tahun 2025 ini, Indeks Nasional SPI rata-rata berada di angka 72,32. Angka itu masih masuk kategori rentan. Patokannya begini: rentan (0-72,9), waspada (73-77,9), dan terjaga (78-100).

Dan dari seluruh daerah serta kementerian yang disurvei, hanya satu yang berhasil meraih predikat "terjaga": Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan nilai 79,41. Sebuah pencapaian yang, tentu saja, diharapkan didapatkan dengan cara-cara yang jujur.