Anggota DPR Usulkan Tim Kilat Kominfo untuk Lawan Hoaks dalam Hitungan Menit

Rapat kerja antara Komisi I DPR dan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, pada Senin (8/12) kemarin memunculkan satu usulan menarik. Anggota DPR dari PKB, Oleh Soleh, punya gagasan untuk membentuk sebuah lembaga khusus. Tugasnya? Melawan narasi-narasi menyesatkan yang bertebaran di media sosial.

Menurut Soleh, konten-konten yang menyesatkan itu harus segera diluruskan. Dan cepat. Ia membayangkan lembaga khusus dari Kementerian Kominfo ini bisa bergerak sangat sigap.

“Saya ada usul Bu, dari Komdigi ada sebuah counter, counter Bu, ada sebuah, terserah dibikin badan atau komisi lain gitu di komisi,” ucap Soleh kepada Meutya Hafid di ruang rapat.

Ia melanjutkan dengan gambaran yang lebih jelas, “Setiap ada TikTok, ada IG, ada Facebook, konten-konten yang menyesatkan, ini kalau bisa jangan hitungan hari Bu. Kalau bisa kalau di-posting-nya jam 1, jam 1 lewat 5 menit sudah ada counter kalo bisa.”

Bagi Soleh, kecepatan itu kunci. Alasannya sederhana tapi kuat: masyarakat sekarang cenderung mudah percaya pada informasi yang viral, terlepas dari kebenarannya. Tanpa counter narasi yang cepat, pemerintah bisa kalah dalam pertarungan opini.

“Karena kalau memang tidak di-counter Bu, hari ini masyarakat lebih percaya ke yang viral Bu,” jelasnya.

“Sebagus apa pun pekerjaan kita, program kita, kalau misalkan tidak terinformasikan dan kalah oleh yang viral-viral akhirnya kita tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari masyarakat.”

Ia menekankan lagi, usulan ini mendesak. “Oleh sebab itu, rasa-rasanya perlu sesegera mungkin ada lembaga counter yang secara langsung tidak boleh didiamkan.”

Di sisi lain, Soleh melihat ini bukan sekadar soal informasi. Ia menilai ancamannya lebih dalam. Narasi menyesatkan di media sosial, jika dibiarkan, bisa menjadi alat penghasut yang menggerogoti tatanan berbangsa dan bernegara.

“Karena kalau didiamkan saya rasa ini juga akan menjadi penghasut yang terus menerus merusak daripada tatanan berbangsa dan bernegara,” tandasnya menutup pandangannya.

Usulan itu kini tergantung di tangan pemerintah. Apakah akan diwujudkan menjadi sebuah badan khusus, ataukah ada cara lain yang ditempuh. Yang jelas, keresahan terhadap maraknya misinformasi di ruang digital sudah sampai ke melebar ke ruang rapat parlemen.