Bencana Sumatra Picu Desakan Mundur Menteri Kehutanan, Latar Belakang Pendidikan Dipertanyakan

“Ini sektor strategis. Kebijakan teknis butuh pemahaman mendalam. Kalau nggak ngerti akar masalahnya, ya kebijakannya bisa melenceng,” begitu kira-kira suara yang berembus di linimasa.

Polemik soal ijazah menteri ini sebenarnya cuma satu episode dari kritik panjang terhadap pengelolaan hutan kita. Isu deforestasi, alih fungsi lahan, lemahnya pengawasan di daerah rawan semuanya sudah jadi bahan perdebatan bertahun-tahun. Publik lelah. Mereka mendambakan pemimpin yang bukan hanya punya integritas, tapi juga paham betul medan yang diurusnya.

Desakan mundur untuk Raja Juli adalah puncak gunung es dari semua ketidakpuasan itu. Bencana besar di Sumatra cuma menjadi momentum, pengingat pahit bahwa kesalahan mengurus hutan dan alam, bayarannya mahal: nyawa dan kerusakan yang masif.

Memang, perdebatan soal ‘cocok tidaknya’ latar pendidikan seorang pejabat bukan hal baru di Indonesia. Tapi kasus Raja Juli punya bobot berbeda. Sektor kehutanan itu urat nadi lingkungan. Dia bersentuhan langsung dengan keselamatan warga dan masa depan ekologi bangsa. Salah urus, dampaknya langsung terasa dan bisa berlangsung puluhan tahun.

Tekanan publik kini makin keras. Masyarakat menunggu respons, bukan sekadar pernyataan sikap, tapi langkah nyata. Mereka ingin melihat apakah pemerintah serius mengevaluasi penempatan pejabat di sektor-sektor kritis. Atau, semua ini akan kembali tenggelam seperti polemik-polemik sebelumnya.

Yang jelas, setelah rentetan bencana ini, obrolan tentang kompetensi dan meritokrasi di pemerintahan dipastikan tak akan cepat reda.