Burkina Faso Berbalik Arah: Hukuman Mati Kembali, Homoseksualitas Dikriminalkan

Hukuman mati akan kembali diberlakukan di Burkina Faso. Ini menarik, karena negara Afrika Barat itu sebenarnya sudah menghapusnya enam tahun lalu, tepatnya pada 2018.

Rancangan KUHP baru yang mengatur soal ini masih harus disetujui oleh badan legislatif transisi. Namun, jika nanti jadi, bukan hanya eksekusi yang kembali berlaku. Pemerintah juga berencana menjatuhkan sanksi bagi mereka yang mempromosikan atau melakukan praktik homoseksualitas.

Layanan pemerintah Burkinabe, seperti dikutip AFP, menyebutkan sejumlah pelanggaran berat yang bakal terkena hukuman maksimal itu.

"KUHP yang baru akan menerapkan kembali hukuman mati untuk sejumlah pelanggaran, termasuk pengkhianatan tingkat tinggi, terorisme, spionase, dan lain-lain,"

Menurut catatan Amnesty International, eksekusi terakhir di sana terjadi jauh di masa lalu, tahun 1988. Moratorium itu bertahan hingga akhirnya benar-benar dihapus di era pemerintahan sipil Roch Marc Christian Kabore.

Lanskap politik Burkina Faso berubah drastis setelah kudeta militer 2022. Kapten Ibrahim Traore yang kini memimpin, mengambil jalan berbeda dari pendahulunya. Dia dengan tegas menjauh dari pengaruh Barat dan mantan penjajah, Prancis. Sebaliknya, hubungan dengan Rusia dan Iran justru dipererat.

Menteri Kehakiman, Edasso Rodrigue Bayala, punya penjelasan terkait rancangan undang-undang ini.

"Pengadopsian rancangan undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi yang lebih luas di sektor ini, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan yang memenuhi aspirasi rakyat,"

Soal tindakan homoseksual, sebenarnya ini bukan hal baru. Sudah sejak September tahun lalu, negara itu mengesahkan undang-undang yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara hingga lima tahun.

Di balik semua kebijakan keras ini, situasi keamanan di dalam negeri sendiri carut-marut. Lebih dari sepuluh tahun, Burkina Faso berjuang melawan kelompok jihadis yang berafiliasi dengan Al Qaeda dan ISIS. Junta militer di bawah Traore kerap dikritik karena dianggap gagal mengatasi kekacauan ini. Dan kritik itu sering dibungkam.

Ngomong-ngomong soal hukuman mati, tren di kawasan Afrika tampaknya sedang bergeser. Republik Demokratik Kongo, misalnya, baru-baru ini membatalkan moratorium hukuman mati yang sudah berjalan dua puluh tahun lebih. Nigeria juga mulai memperberat hukuman untuk kejahatan narkoba, dengan ancaman hukuman mati.

Data dari Amnesty International menyebut, setidaknya ada 14 negara di kawasan Sahara Afrika yang masih menerapkan hukuman mati tahun ini. Dari sekian banyak itu, Somalia tercatat sebagai satu-satunya yang benar-benar melakukan eksekusi dalam dua tahun berturut-turut. Situasinya memang kompleks, dan pilihan kebijakan setiap negara sering kali mencerminkan tekanan dan tantangan yang mereka hadapi di dalam negeri.