Prabowo Usul Pilkada Lewat DPRD: Demokrasi Jangan Buang-buang Uang

Jumat malam (5/12), Istora Senayan ramai oleh kader Partai Golkar yang merayakan hari jadinya ke-61. Di tengah kemeriahan itu, hadir Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, ia menyentuh satu isu yang kerap jadi perbincangan: biaya demokrasi.

Prabowo menekankan, Indonesia butuh sistem politik yang tak menguras kantong. "Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik," ujarnya tegas. Menurutnya, kondisi saat ini justru membuka peluang korupsi. Politik yang mahal, katanya, cenderung hanya menguntungkan segelintir orang berduit.

"Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit,"

Pernyataan itu disambut tepuk tangan hadirin. Gagasannya sejalan dengan arah yang ingin dituju Golkar, begitu menurut Prabowo.

Lalu, bagaimana mewujudkannya? Salah satu usulan konkretnya adalah mengubah sistem Pilkada. Prabowo mengusulkan agar gubernur dan bupati dipilih langsung oleh DPRD, bukan lagi lewat pemilihan umum yang melibatkan seluruh rakyat.

"Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi... Ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai," katanya. "Demokratis tapi jangan buang-buang uang."

Ia lantas memberi contoh. Menurutnya, sistem serupa sudah berjalan di sejumlah negara maju. Negara-negara itu justru punya ongkos politik yang lebih terjangkau.

"Itu dilaksanakan oleh Malaysia, India, banyak negara. Inggris, Kanada, Australia negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," tutup Prabowo.

Di sisi lain, usulan ini tentu akan memicu perdebatan panjang. Namun, Prabowo berjanji akan mengajak semua kekuatan politik untuk mendiskusikan dan mewujudkan demokrasi yang lebih murah tersebut. Malam itu, di Istora, gagasannya menggema.