DPR Desak Menteri Kehutanan Bertanggung Jawab atas Banjir dan Longsor di Sumatera

Rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, baru saja digelar. Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Siti Hediati Hariyadi atau yang lebih akrab disapa Titiek Soeharto, pertemuan itu berlangsung dengan atmosfer yang cukup tegang. Intinya, para anggota dewan menuntut penjelasan mendesak dari kementerian terkait bencana ekologis yang melanda Sumatera belakangan ini.

Banjir bandang yang membawa serta ribuan kayu gelondongan itu, di mata mereka, bukan sekadar musibah biasa. Agenda rapat pun fokus pada hal itu: meminta pertanggungjawaban.

Menurut Titiek, bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah itu punya akar masalah yang kompleks. Faktor cuaca ekstrem memang ada. Namun begitu, kerusakan alam yang masif disebutnya sebagai penyebab utama yang memperparah keadaan.

“Bencana hidrometeorologi di ujung barat Indonesia ini bukan lagi sekadar anomali cuaca. Ini adalah alarm keras bagi kita semua. Hujan deras akibat badai siklon tropis sebenarnya memang faktor alam, namun ketidakmampuan tanah menahan air akibat hutan yang gundul adalah ulah manusia,”

Ujar Titiek pada Kamis lalu. Suaranya terdengar tegas.

Ia lantas menjelaskan koneksi ekologis yang erat antara Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketiganya, kata dia, dihubungkan oleh satu tulang punggung yang sama: Pegunungan Bukit Barisan. Jadi, ketika ketiga wilayah itu hampir bersamaan dilanda bencana, pasti ada yang keliru dengan kondisi hutan di hulu.

“Ketika banjir terjadi serentak dan berulang, artinya ada yang salah dengan menara air kita di hulu,”

tegasnya lagi. Poinnya jelas: kerusakan di hulu telah berimbas fatal ke hilir.

Di sisi lain, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pun membuka paparannya dengan mengakui perlunya evaluasi. Sikapnya tampak serius menanggapi tekanan dari para anggota dewan.

“Peristiwa ini juga memecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di kemhut untuk berefleksi dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan, forest governance, sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,”

kata Rajul, begitu ia biasa disapa. Janji evaluasi itu ia sampaikan, meski detail langkah konkretnya masih harus ditunggu realisasinya. Rapat pun berakhir dengan kesepahaman bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan berulang. Alam, tampaknya, sudah mulai memberikan peringatan yang tak bisa lagi diabaikan.