Koordinator Merah Putih Desak Pengamanan Luhut Usai Dituding Abaikan Menhan

Koordinator Kajian Politik Merah Putih: Amankan LBP dan Isolasi dari Ruang Publik

Suasana diskusi Kajian Merah Putih pada Senin lalu terasa panas. Sutoyo Abadi, sang koordinator, mengawali pembicaraan dengan nada serius. Ia menyoroti reaksi geram sejumlah mahasiswa terhadap pernyataan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang dinilai melawan kebijakan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

“Beberapa mahasiswa benar-benar terlihat geram,” ujar Sutoyo dalam keterangan terpisah pada Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, apa yang disebut Menhan sebagai upaya mendirikan ‘Negara Dalam Negara’ bukanlah hal sepele. Dalam definisi politik, itu masuk kategori kejahatan State-Corporate Crime atau SCC. Kejahatan semacam ini, kata Sutoyo, sudah terasa sejak era rezim Jokowi dan berlanjut hingga kini. Intinya, ini adalah kejahatan yang lahir dari hubungan tidak sehat antara korporasi pemerintah dengan pengusaha jahat, yang menguras sumber daya negara.

“Era rezim Jokowi terang-terangan melakukan korporasi komersial dengan Cina,” sambungnya. “Dengan bermacam-macam dalih, kerja sama itu bukan saja merugikan negara, tapi juga membahayakan kedaulatan.”

Sutoyo lalu membeberkan bentuk-bentuk utama SCC yang ditudingkannya. Pertama, state-initiated, di mana korporasi melanggar atas arahan diam-diam pemerintah. Lalu ada state-facilitated, di mana pemerintah memfasilitasi lewat kelalaian atau mengabaikan regulasi. Terakhir, corporate-facilitated, di mana korporasi memaksa negara untuk bertindak menyimpang.

“State Corporate Crime yang sedang membangun ‘Negara Dalam Negara’ ini terdiri dari pemodal jahat dan tamak yang bersekongkol dengan pejabat publik,” tegasnya. “Mulai dari unsur legislatif, eksekutif, yudikatif, sampai oknum Polri dan TNI.”

Di sisi lain, pernyataan resmi Menhan Sjafrie soal Bandara Khusus PT IMIP di Morowali menjadi titik penting. Sjafrie memberi ultimatum, menegaskan pemerintah tak akan membiarkan kawasan industri itu beroperasi layaknya negara sendiri. Pernyataan itu beredar di Instagram Kemenhan RI pada Kamis, 20 November 2025.

Fakta di lapangan pun terang benderang. Sutoyo menyebutkan, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan kekecewaannya yang mendalam. Wilayah yang seharusnya menjadi pusat kemakmuran justru membawa petaka. “Negeri Kami Hancur-hancuran,” teriak sang Gubernur seperti dikutip dalam pemberitaan 29 November lalu, menggambarkan kondisi Morowali yang dikuasai industri nikel.

Dalam situasi genting seperti ini, pernyataan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan justru dianggap kontraproduktif.

“Statement yang justru akan memperkeruh keadaan oleh LBP tidak diperlukan lagi,” tegas Sutoyo.

Lebih jauh, Sutoyo menyayangkan tindakan Luhut yang dinilai mengabaikan, bahkan melawan Menhan. Alih-alih berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, Luhut malah dilaporkan telah berkomunikasi langsung dengan pihak China, yakni Wang Yi yang ditunjuk Presiden Xi Jinping, untuk membahas masalah IMIP. Langkah ini dianggap aneh dan mencurigakan.

“Tidak mendukung dan konsultasi dengan Menhan yang bertindak atas nama Presiden, justru berkomunikasi dengan pihak Cina,” tambah Sutoyo.

Ia menduga, ini adalah bentuk Defense Mechanism atau mekanisme pertahanan diri Luhut. Sebuah cara tidak sadar untuk melindungi diri dari situasi gawat yang mengancam, terutama karena diduga kuat terlibat dalam skema SCC dan upaya mendirikan ‘negara dalam negara’.

Peringatannya pun keras. “Kalau LBP tetap melawan Presiden yang sedang bertindak menyelamatkan kedaulatan negara, rakyat pasti akan teriak pecat segera dari jabatannya,” terang Sutoyo menjelaskan.

Ia menegaskan, Luhut harus secepatnya diamankan dari ruang publik agar tidak terus memperkeruh keadaan, sekaligus menjalani proses hukum. “Karena diduga kuat sebagai penghianat negara,” pungkasnya.