KLH Buru-Buru Petakan Kerusakan Lahan Pasca Banjir Bandang Sumatera

Pasca bencana banjir dan longsor yang menewaskan ratusan orang, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akhirnya bergerak. Mereka fokus pada tiga wilayah terparah: Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Pemetaan detail pembukaan lahan kini digelar di sana. Tujuannya jelas: mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi itu.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, lanskap di ketiga daerah itu sudah berubah. Tekanan dari aktivitas manusia, katanya, memperburuk dampak bencana alam yang datang.

“Yang paling tidak untuk tiga kasus yang baru ini, Sumatera Barat, kemudian Batang Toru mulai dari Tapanuli Utara sampai ke Tapanuli Selatan. Kemudian Aceh,”

ujar Hanif saat berbicara di Hotel Kempinski Indonesia, Jakarta, Selasa lalu.

Nah, pemetaan yang sedang berjalan ini bukan sekadar formalitas. Ia menjelaskan, ini untuk memastikan titik kerusakan dan akar masalahnya. Hasilnya nanti bakal jadi dasar untuk pendekatan multi-doors dalam penegakan hukum lingkungan. Jadi, ada banyak pintu yang bisa diketuk untuk memberi sanksi.

“Jadi kami telah melakukan penanganan di beberapa provinsi dengan multi-doors tadi. Jadi dari kegiatan pertambangannya, kemudian kita melakukan pendekatan terkait dengan kewajibannya melalui sanksi administrasi pada sesi pertama,”

paparnya.

“Kalau agak krusial nanti sanksi denda lingkungan hidup. Dan pada saat sangat krusial tentu penegakan hukum pidana kita lakukan,”

lanjut Hanif, memperjelas eskalasi sanksinya.

Semua langkah ini, menurutnya, dikomandoi oleh Menko PMK, Pratikno, dalam kerangka penanganan kebencanaan yang lebih luas. “Jadi itu langkah-langkah yang koordinasi tadi yang dimintakan. Ini yang dilakukan kita sampai hari ini,” katanya menegaskan.

Sekarang, pekerjaan rumah KLH adalah merampungkan detail teknis semua kasus bencana itu. Mereka buru-buru, karena hasil analisis ini harus dibawa ke rapat lanjutan. Tanpa data yang rinci, mustahil merumuskan perbaikan tata ruang, sistem pengawasan lahan, dan mekanisme pertanggungjawaban lingkungan di daerah yang porak-poranda.

“Mudah-mudahan dalam waktu segera, kami bisa segera rumuskan terkait dengan langkah-langkah perbaikan dari tiga provinsi yang hari ini sedang mengalami bencana,”

tutup Hanif. Waktunya memang tak banyak, tekanan untuk bertindak nyata terasa sangat kuat.