Luhut Buka Suara Soal Polemik Bandara IMIP: Tidak Ada Republik di Dalam Republik

Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara. Soal apa? Tentang izin Bandara IMIP di Morowali yang belakangan ramai jadi perbincangan. Eks Menko Marves itu secara terbuka menjelaskan duduk persoalannya lewat akun Instagram pribadi, Selasa (2/12/2025).

Menurutnya, izin untuk membangun bandara khusus di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu terbit di era pemerintahan Joko Widodo. Keputusan penting itu sendiri, diakuinya, lahir dari sebuah rapat resmi yang dia pimpin sendiri.

"Mengenai izin pembangunan lapangan terbang khusus di kawasan industri, keputusan itu diambil dalam rapat resmi yang saya pimpin," tulis Luhut.

Rapat waktu itu melibatkan berbagai instansi terkait, meski dia tak menyebutkan satu per satu. Poinnya, prosesnya berjalan koordinatif, tidak asal cetak izin.

Nah, cerita soal bandara ini sebenarnya cuma satu bagian kecil dari penjelasan panjang Luhut. Dia lebih ingin menyoroti konteks besarnya: hilirisasi. Sebagai mantan pejabat yang memegang portofolio itu, Luhut merasa punya tanggung jawab moral untuk menjawab berbagai pertanyaan terkait kebijakan hilirisasi dan kerja sama investasi strategis.

Baginya, memberi fasilitas seperti bandara kepada investor besar itu hal yang wajar. Lihat saja negara tetangga seperti Vietnam atau Thailand, mereka juga melakukan hal serupa.

"Fasilitas ini lazim diberikan kepada investor. Kalau mereka berinvestasi US$ 20 miliar, ya wajar mereka minta fasilitas tertentu. Syaratnya jelas: selama tidak melanggar aturan nasional kita," jelasnya.

Asal Muasal Polemik

Lalu dari mana masalahnya muncul? Polemik ini memanas setelah pernyataan Menhan Sjafrie Sjamsuddin. Saat latihan gabungan TNI di Morowali pertengahan November lalu, Sjafrie menyoroti anomali di Bandara IMIP. Dia melihat bandara itu beroperasi tanpa kehadiran petugas keamanan dan pengawas negara yang memadai.