Ia juga memberi contoh nyata. Saat pandemi Covid-19 menerjang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) justru mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Rahasianya? Basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, didukung kebijakan yang pro-bisnis.
“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses,” terang Tito.
Pengalaman DIY itu menunjukkan satu hal: daerah hanya bisa melaju kalau ekosistem usahanya tumbuh. Titik.
Lebih jauh, Mendagri mengingatkan bahwa daerah tak bisa selamanya mengandalkan transfer dari pusat. Realitanya, banyak Pemda yang anggarannya habis untuk belanja pegawai dan operasional. Alhasil, ruang untuk pembangunan strategis jadi sangat terbatas.
Solusinya? Pemda harus mendorong kemudahan berusaha. Perizinan harus cepat dan efisien. Salah satu caranya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terbukti memangkas birokrasi.
“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya,” tandasnya.
Di tempat-tempat yang sudah ada MPP, umumnya iklim usahanya lebih baik. Itu yang perlu diikuti.
Artikel Terkait
Tiga Destinasi Hits Banyuwangi yang Wajib Dijajal di 2025
Memanggul Karung Beras atau Beban Pencitraan?
Di Balik Derasnya Air, Petugas BPBD Aceh Menahan Isak dan Beban Evakuasi
Kisah Pilu Dina Martiana, Korban Kebakaran Hong Kong yang Terjebak Asap