BNPB Sindir Kepala Daerah: Jangan Lagi Jadikan Hujan Ekstrem Kambing Hitam Bencana

Di tengah rapat koordinasi kesiapan menyambut Natal dan Tahun Baru, sebuah sindiran halus terlontar dari pihak BNPB. Raditya Jati, Deputi Bidang Sistem dan Strategi badan tersebut, tampaknya sudah cukup mendengar alasan yang itu-itu saja dari sejumlah kepala daerah.

Rapat yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (1/12) itu seharusnya membahas antisipasi bencana hidrometeorologi. Namun, Raditya justru menyoroti pola pikir yang ia anggap keliru. Menurutnya, banyak pemda yang dengan mudahnya menyalahkan curah hujan ekstrem saat banjir atau longsor melanda.

"Yang paling penting adalah kepala daerah paham," tegas Raditya.

"Jadi jangan menunggu kejadian bencana baru meminta bantuan dari pusat," lanjutnya.

Ia merasa pola respons seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Padahal, bencana jarang datang tiba-tiba tanpa tanda. Seharusnya, pemahaman akan risiko dan langkah mitigasi sudah jadi prioritas jauh sebelumnya. Namun begitu, kenyataan di lapangan kerap berbeda.

"Nah ini yang seringkali terjadi dan seringkali menyalahkan curah hujan yang tinggi sehingga mereka tidak siap," ujarnya.

Raditya lantas menyinggung akar masalah yang sebenarnya: tata ruang. Ia menyebut, di balik musibah yang dianggap 'bencana alam' itu, seringkali ada kesalahan perencanaan yang dibuat manusia sendiri.

Contoh nyatanya ada di kawasan Jabodetabekpunjur. Menurut data satelit yang dimiliki BNPB, masih banyak rumah yang berdiri persis di sempadan sungai. Padahal, area itu seharusnya jadi ruang pengaman penyangga antara ekosistem sungai dan aktivitas manusia, yang fungsinya mencegah erosi dan mengurangi dampak banjir.

Di sisi lain, ketidaksiapan tak hanya terjadi di Jawa. Raditya juga menyoroti sejumlah kejadian di Sumatra. Banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebutnya mengakibatkan korban jiwa yang seharusnya bisa diminimalisir.

"Ini mengakibatkan banyak korban jiwa dan sesuatu yang bisa dikatakan mungkin tidak siap. Karena masyarakatnya juga tidak terinfokan secara langsung," tuturnya.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya mengubah peringatan dini menjadi aksi nyata. Mengutip pernyataan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, Raditya menegaskan bahwa "early warning" harus berubah jadi "early action".

Lebih dari itu, ia mendorong agar semua itu berujung pada "real action" kesiapsiagaan yang konkret dan terukur di tingkat daerah. Tanpa itu, semua rapat koordinasi mungkin hanya akan jadi rutinitas belaka, sementara ancaman bencana terus mengintai.