Dalam pandangannya, infrastruktur vital seperti pelabuhan tambang, pembangkit listrik, hingga jalur ekspor yang dikuasai pihak asing di lokasi strategis bisa menjadi titik lemah. Di sisi lain, aktivitas intelijen sering kali menyusup lewat pintu investasi semacam ini.
Laporan beberapa organisasi lingkungan seolah mengonfirmasi kekhawatiran itu. Ada indikasi pencemaran limbah industri dan reklamasi yang dianggap menyimpang dari standar. Keluhan warga terus mengalir, tapi suara mereka seperti tenggelam oleh deru mesin dan angka-angka investasi.
Amir mendesak pemerintah untuk bertindak. Bukan cuma mengawasi, tapi melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan perusahaan. Pengawasan maritim dan integrasi intelijen ekonomi, menurutnya, harus diperkuat. Koordinasi antar-lembaga jadi kunci untuk mengamankan wilayah yang kini jadi rebutan global ini.
“Indonesia harus memimpin permainan ini, bukan menjadi objeknya,” kata Amir.
“Nikel adalah komoditas masa depan, tetapi masa depan itu harus berdiri di atas kedaulatan kita sendiri, bukan bergantung pada kepentingan negara lain.”
Cadangan nikel Maluku Utara memang menjanjikan. Tapi, wilayah itu telah berubah menjadi medan persaingan geopolitik yang sengit. Tantangannya jelas: bagaimana membangun tanpa mengorbankan kedaulatan dan lingkungan. Pemerintah dituntut untuk lebih cermat, lebih tegas. Agar kekayaan alam ini tak justru menjadi pintu masuk ancaman yang menggerogoti dari dalam.
Artikel Terkait
Investasi Jawa Barat Tembus Rp 296,8 Triliun, Lampaui Target di 2025
Jejak Digital Fufufafa dan Chilipari: Benang Merah yang Mengarah ke Gibran?
Demokrasi di Ujung Tangan: Ketika Suara Rakyat Hanya Ditakar dari Beras dan Minyak
Lamongan Diperpanjang Status Tanggap Darurat, Genangan Air Belum Surut di Enam Kecamatan