Ancaman di Balik Nikel: Kedaulatan dan Lingkungan yang Terkikis di Maluku Utara

Geliat industri nikel di Maluku Utara memang luar biasa. Tapi, di balik kilau logam masa depan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah memperingatkan, ekspansi tambang yang masif khususnya di Pulau Obi bukan cuma soal kerusakan alam. Persoalannya lebih dalam: ancaman terhadap kedaulatan negara.

Amir melihat, dominasi perusahaan asing, terutama dari China, menciptakan kerentanan baru. “Kita harus jujur bahwa investasi itu membawa risiko,” tegasnya.

“Ketergantungan jangka panjang pada teknologi, modal, dan hilirisasi yang dikendalikan asing adalah bentuk kerentanan.”

Pulau Obi kini jadi jantung industri nikel nasional. Dua raksasa beroperasi di sana: Harita Group dari Indonesia dan Lygend Resources & Technology asal China. Mereka memasok bahan baku untuk baterai kendaraan listrik dunia. Namun, kemakmuran industri itu punya harga. Di pesisir, air laut tak lagi sebening dulu. Sedimentasi berat mencemari perairan. Hasil tangkapan nelayan tulang punggung warga lokal merosot drastis. Hutan-hutan pun berganti menjadi kolam tambang dan pabrik.

Menurut Amir, mayoritas smelter dan tambang di wilayah itu berkaitan dengan investasi China. Dan itu bukan sekadar urusan bisnis belaka. Ia menyoroti doktrin negara asal perusahaan tersebut, di mana korporasi besar kerap menjadi perpanjangan tangan kepentingan nasional.

“Dalam doktrin nasional mereka, perusahaan besar adalah bagian dari kepanjangan tangan negara. Mereka menguasai wilayah, infrastruktur, hingga jaringan logistik. Itu bukan sekadar bisnis biasa,” ujarnya pada Senin (1/12/2025).

Dalam pandangannya, infrastruktur vital seperti pelabuhan tambang, pembangkit listrik, hingga jalur ekspor yang dikuasai pihak asing di lokasi strategis bisa menjadi titik lemah. Di sisi lain, aktivitas intelijen sering kali menyusup lewat pintu investasi semacam ini.

Laporan beberapa organisasi lingkungan seolah mengonfirmasi kekhawatiran itu. Ada indikasi pencemaran limbah industri dan reklamasi yang dianggap menyimpang dari standar. Keluhan warga terus mengalir, tapi suara mereka seperti tenggelam oleh deru mesin dan angka-angka investasi.

Amir mendesak pemerintah untuk bertindak. Bukan cuma mengawasi, tapi melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan perusahaan. Pengawasan maritim dan integrasi intelijen ekonomi, menurutnya, harus diperkuat. Koordinasi antar-lembaga jadi kunci untuk mengamankan wilayah yang kini jadi rebutan global ini.

“Indonesia harus memimpin permainan ini, bukan menjadi objeknya,” kata Amir.

“Nikel adalah komoditas masa depan, tetapi masa depan itu harus berdiri di atas kedaulatan kita sendiri, bukan bergantung pada kepentingan negara lain.”

Cadangan nikel Maluku Utara memang menjanjikan. Tapi, wilayah itu telah berubah menjadi medan persaingan geopolitik yang sengit. Tantangannya jelas: bagaimana membangun tanpa mengorbankan kedaulatan dan lingkungan. Pemerintah dituntut untuk lebih cermat, lebih tegas. Agar kekayaan alam ini tak justru menjadi pintu masuk ancaman yang menggerogoti dari dalam.