Bambang Soesatyo, atau yang akrab disapa Bamsoet, menyampaikan duka yang mendalam. Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, telah berpulang. Bagi anggota DPR RI ini, almarhum bukan sekadar mantan panglima. Ia adalah sosok tentara yang pikirannya selalu tertuju pada masa depan bangsa. Hal-hal seperti Pancasila, keutuhan NKRI, dan arah konstitusi negara terus menjadi perhatiannya.
Di tengah hingar-bingar politik yang kerap dipenuhi kepentingan sesaat, Try Sutrisno justru tampil berbeda. Bamsoet menggambarkannya sebagai tokoh yang tenang, visioner, dan punya nyali untuk menyuarakan pemikirannya.
"Pak Try adalah prajurit sejati. Cara bicaranya tenang, tapi isinya dalam. Di usia yang sudah sangat senior, beliau masih mengikuti perkembangan bangsa dan terus mengingatkan kami soal dasar negara dan konstitusi,"
ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).
Pengalaman almarhum memang luar biasa. Sebagai Panglima ABRI dari 1988 hingga 1993, Try Sutrisno berada di pusat kancah sejarah Indonesia. Ia menyaksikan dan mengalami langsung masa-masa genting menjelang Reformasi 1998. Lalu, ada perubahan besar lainnya yang ia amati: amendemen UUD 1945 sebanyak empat kali antara 1999 dan 2002.
Perubahan konstitusi itu, kata Bamsoet, mengubah banyak hal fundamental. MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Sistem presidensial menguat dengan adanya pemilihan presiden langsung. Hubungan pemerintah dan DPR pun menjadi lebih seimbang, sementara sistem multipartai tumbuh begitu dinamis.
"Beliau sering bilang, demokrasi itu penting dan harus dijaga. Tetapi kita juga harus berani mengevaluasi. Jangan sampai sistem yang kita bangun justru menjauh dari karakter bangsa sendiri,"
kata Bamsoet lagi.
Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bamsoet memaparkan lebih lanjut. Dalam berbagai pertemuan kebangsaan, terutama bersama pimpinan MPR periode 2019-2024, Try Sutrisno kerap menyatakan pandangannya. Menurutnya, amendemen konstitusi adalah produk sejarah yang lahir dari semangat Reformasi. Namun begitu, setiap produk sejarah itu tetap terbuka untuk dikaji ulang. Apalagi jika ada hal-hal yang dirasa kurang cocok dengan perkembangan zaman.
"Beliau sering bilang, perubahan itu wajar dalam demokrasi. Tapi kita jangan sampai kehilangan arah. Sistem presidensial Indonesia punya ciri khas sendiri. Jangan asal meniru sistem barat tanpa melihat karakter bangsa kita. Karenanya, beliau mengusulkan untuk mengembalikan UUD 1945 ke format asli sebelum amandemen,"
jelas Bamsoet.
Bamsoet menekankan, keinginan Try Sutrisno untuk meninjau ulang amendemen UUD 1945 sama sekali bukan keinginan untuk mundur ke belakang. Justru sebaliknya. Ia ingin memastikan bahwa perubahan yang telah terjadi benar-benar membawa pengaruh positif, benar-benar memperkuat pondasi negara.
Di sisi lain, dalam setiap pertemuan, almarhum tak pernah lupa mengingatkan pentingnya Pancasila. Kekhawatirannya jelas: jika sistem politik kita menjadi terlalu pragmatis dan liberal, tanpa ada kontrol ideologis yang kuat, maka jati diri bangsa bisa tergerus sedikit demi sedikit.
Intinya, bagi Try Sutrisno, ada tiga pilar yang tak boleh goyah.
"Pak Try selalu menekankan tiga hal, yakni Pancasila, NKRI, dan sistem presidensial khas Indonesia. Menurut beliau, tiga hal itu satu paket. Kalau salah satunya goyah, keseimbangan negara bisa terganggu,"
pungkas Bamsoet menutup penjelasannya.
Artikel Terkait
Wamendagri Soroti Keberhasilan Kampung Jambon Gesikan Magelang sebagai Role Model Lingkungan
Polda Sumsel Bersihkan Masjid dan Gereja dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-80
Trump Desak Hizbullah Patuhi Gencatan Senjata Lebanon-Israel
Polisi Hentikan Penyidikan Tiga Tersangka Tudingan Ijazah Palsu Jokowi