Gus Yahya Bantah Pemberhentian, Sebut Surat dari Syuriyah Tidak Sah

Suasana di Kantor PBNU, Jakarta Timur, pada Rabu (26/11) terasa cukup tegang. Yahya Cholil Staquf, atau yang akrab disapa Gus Yahya, tampil dalam sebuah konferensi pers untuk menanggapi surat edaran yang konon memutuskan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum. Surat itu dikeluarkan oleh Syuriyah PBNU sehari sebelumnya.

Dengan nada tegas, Gus Yahya menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah. Menurutnya, surat itu masih berupa draf dan disebarkan secara tidak semestinya hanya lewat pesan WhatsApp, bukan melalui saluran resmi digital NU, Digdaya. “Dokumen tidak sah,” ujarnya. “Jadi dokumen sah akan diedarkan pada penerima sebagaimana di address surat yang bersangkutan melalui sistem digital. Yang diterima teman-teman itu draf yang tidak sah melalui WA dan lain-lain. Padahal pengurus akan mendapat dari saluran digital milik NU, yaitu apa yang kita sebut platform Digdaya.”

Ia tidak sendirian. Dalam jumpa pers tersebut, Gus Yahya masih didampingi oleh mandataris NU dan sejumlah anggota Banser, menunjukkan dukungan yang masih solid di sekelilingnya.

Lebih lanjut, Gus Yahya mengkritik proses rapat harian Syuriyah. Ia merasa prosesnya tidak adil. “Saya sudah sampaikan, bahwa proses rapat harian Syuriyah itu pertama prosesnya tidak dapat diterima karena hanya melontarkan tuduhan dan melarang saya memberikan klarifikasi,” katanya.

“Tapi kemudian langsung menetapkan keputusan berupa hukuman sehingga jelas tidak dapat diterima,” tambahnya, melengkapi penjelasannya.

Hanya Muktamar yang Berwenang

Di sisi lain, Gus Yahya menegaskan bahwa posisinya sebagai Ketum tidak bisa begitu saja dihentikan oleh Syuriyah. Menurutnya, wewenang untuk memberhentikannya hanya ada di tingkat muktamar. “Saya perlu ulangi, bahwa saya sebagai mandataris tidak mungkin bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar, saya diminta mundur dan saya menolak, saya menyatakan tidak akan dan saya tidak bisa diberhentikan kecuali melalui muktamar,” tegasnya.