Rehabilitasi Ira Puspadewi: Kado Keadilan di Tengah Panggung Geng Politik

Mencari keadilan di negeri ini ibarat tersesat di labirin raksasa tanpa peta. Aparat Penegak Hukum seharusnya menjadi penjaga moral konstitusi. Kenyataannya? Sebagian malah bertingkah seperti faksi yang saling bersaing bukan untuk kebenaran, tapi untuk kepentingan kelompoknya. Di Indonesia seperti sekarang, kasus bisa bergerak bukan karena bukti, tapi karena telepon dari atasan.

Di tengah situasi yang suram ini, langkah Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi. Dengan menggunakan kewenangannya, dia memberikan rehabilitasi dan pembebasan kepada Ira Puspadewi. Setidaknya ada koreksi di sini. Ada pengakuan bahwa sistem bisa salah. Bahwa negara masih punya niat untuk memperbaiki kesalahan yang terlanjur terjadi.

Kita berterima kasih hatur nuhun atas kebijaksanaan itu. Tapi rasa syukur saja tidak cukup. Rehabilitasi untuk satu orang bukan berarti sistem hukum kita langsung beres. Masalah utamanya masih menganga lebar: betapa rapuhnya benteng hukum kita ketika dihantam tekanan politik dan manuver elite.

Kalau negara ini benar-benar ingin pulih, reformasi hukum harus dilakukan total. Bukan sekadar membenahi kasus per kasus, tapi membongkar struktur yang memungkinkan hukum jadi mainan kekuasaan. Selama aparat penegak hukum masih bisa ditarik-tarik geng politik, selama peradilan masih dikepung kepentingan, selama hukum bukan jadi rumah bagi semua warga tapi sekadar gudang senjata elite, maka tragedi seperti ini akan terus berulang.

Indonesia tidak kekurangan orang baik. Yang kurang adalah sistem yang melindungi mereka. Kasus Ira Puspadewi cuma satu bab dari novel panjang tentang amburadulnya hukum di negeri ini. Dan sebelum novel itu berakhir dengan kesuraman, negara harus memilih: terus melanjutkan jalan gelap penuh komplotan, atau kembali ke rel hukum yang seharusnya.

Mudah-mudahan langkah korektif Presiden ini bisa jadi awal kebangkitan integritas hukum bukan cuma sekadar selingan di tengah perang geng elite yang tak berkesudahan.

Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, Executive Director HIAWATHA Institute di Jakarta