Menguak “Negara dalam Negara” di Morowali

✍🏻Erizeli Jely Bandaro

Bayangkan sebuah bandara. Secara teori, ia mestinya jadi simbol kedaulatan negara. Titik di mana semua orang dan barang yang keluar-masuk harus tunduk pada aturan, SOP otoritas penerbangan, dan standar keamanan yang berlaku.

Tapi apa jadinya kalau bandara itu beroperasi tanpa mengikuti SOP negara? Bukan lagi sekadar infrastruktur, itu lebih mirip monumen kekuasaan gelap. Bukti nyata bahwa ada yang sedang membangun negara di dalam negara.

Pikirkan baik-baik. Hanya dua jenis entitas di dunia ini yang bisa mengoperasikan bandara seenaknya: negara berdaulat, atau bandit politik yang merasa dirinya lebih berdaulat daripada negara itu sendiri. Ketika yang kedua terjadi, republik ini perlahan berubah jadi ladang bisnis privat yang dibungkus manis dengan kata "pembangunan".

Skemanya bisa sangat mengerikan. Pesawat bisa mengangkut uang haram dari satu pulau ke pulau lain tanpa pantauan radar fiskal. Kargo bisa menyelundupkan narkoba tanpa pernah bertemu anjing pelacak atau petugas bea cukai. Orang bisa keluar-masuk dengan barang apa saja, asal dapat restu dari penguasa lokal, bukan pemerintah pusat. Intinya, negara cuma bisa nonton. Sementara itu, para operator bayangan menikmati jalur udara eksklusif layaknya jalur khusus untuk kriminal.

Kalau jalur tikus biasa dianggap sebagai sarana konvensional para penyelundup, bandara tanpa SOP ini adalah versi "kelas eksekutif" dari kejahatan terstruktur. Semua berjalan rapi, steril dari pemeriksaan, dan tak tercatat dalam laporan resmi. Grey economy dengan landasan pacu, begitulah kira-kira.

Jadi, bandara tanpa SOP bukan cuma masalah teknis belaka. Ini adalah deklarasi politik terselubung. Sebuah pesan keras: "Kami lebih besar dari negara. Kami lebih kuat dari hukum. Kami adalah negara kecil yang hidup di dalam negara besar dan kalian tak bisa berbuat apa-apa."

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin punya komentar tegas mengenai situasi ini.

"TIDAK BOLEH ADA REPUBLIK DI DALAM REPUBLIK,"

Pernyataan itu dilontarkannya sebagai respons atas Bandara Morowali, yang ternyata sama sekali tidak melibatkan otoritas negara. Bahkan aparat keamanan pun konon kesulitan masuk. Lalu, untuk kepentingan siapa sebenarnya bandara ini dibangun dengan cara yang begitu tertutup?

Selama masyarakat masih terbuai oleh jargon-jargon indah, influencer bayaran, dan narasi pembangunan yang terus dipoles, bandara semacam ini akan terus berdiri dan beroperasi. Ia akan tetap menjadi landasan pacu bagi bisnis-bisnis gelap yang dilindungi oleh kekuasaan. Dan kita semua, tanpa sadar, mungkin cuma jadi penonton yang bisu.