Bandara Bebas Bea Cukai di Morowali: Negara dalam Bayang-Bayang Kawasan Industri

Heboh. Itulah kata yang tepat menggambarkan sorotan publik terhadap bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara di kawasan industri Morowali.

Peneliti dari Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS), Edna Caroline, membeberkan temuan yang cukup mencengangkan. Menurutnya, Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) ini sudah beroperasi sejak era pemerintahan Joko Widodo, tepatnya diresmikan tahun 2019.

Bagi Edna, masalah ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. Ia melihatnya sebagai bagian dari “kebocoran” di sektor tambang yang sudah disinggung Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014 silam.

“Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal,”

Ujar Edna dalam tayangan Youtube Forum Keadilan TV, Senin, 24 November 2025.

Belakangan ini, Presiden Prabowo memang memerintahkan TNI untuk menggelar latihan di daerah-daerah dekat tambang ilegal, seperti Bangka Belitung dan Morowali. Tapi yang bikin orang terperangah justru temuan di Morowali.

Kawasan industri seluas 4.000 hektare itu ternyata memiliki bandara yang sama sekali lepas dari kendali otoritas Indonesia. Artinya, orang dan barang bisa keluar masuk tanpa pengawasan. Bahkan, kabarnya aparat keamanan pun kesulitan mengaksesnya.

Edna menyebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin turut mengonfirmasi fakta ini saat meninjau latihan TNI di sana. Menurutnya, di bandara itu tidak ada bea cukai dan imigrasi.

“Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, TIDAK BOLEH ADA NEGARA DI DALAM NEGARA,”

Kata Edna menirukan Sjafrie.

Latihan TNI di Morowali sendiri merupakan latihan Komando Gabungan dengan sandi perebutan pangkalan udara. Namun, yang justru lebih penting adalah pesan politik yang disampaikan Menhan. Bukan pernyataan biasa.

“Untuk jabatan menteri itu pernyataan yang teramat jelas. Beliau juga ngomong bahwa kita harus berdaulat, ini harta kita, kita harus menjaganya. Tambang ini harus untuk kesejahteraan bangsa Indonesia dan kita harus tahu barang yang keluar masuk,”

Ujarnya lagi.

Yang jadi sorotan, bandara IMIP ini sudah berfungsi sejak diresmikan Jokowi pada 2019. Cukup lama. Dan selama itu pula, tidak ada aparatur negara yang berjaga di sana.

Edna pun mendesak publik untuk ikut mengawasi langkah selanjutnya setelah Menhan berjanji akan melapor ke Presiden Prabowo.

“Kita lihat tindakannya seperti apa. Harapannya harus ada orang bea cukai yang ditaruh di situ, harus ada orang imigrasi juga. Minimal itu. Belum lagi airnav. Ini kan urusan safety juga. Masa pesawat mondar-mandir di situ kita nggak tahu? Ini soal regulasi udara juga,” paparnya panjang lebar.

Ia menambahkan, perlu ada kejelasan mengenai siapa yang memberi izin bandara sejak awal. Sorotan ini membuka lebar potensi pelanggaran yang terjadi bertahun-tahun tanpa intervensi negara.

“Itu terjadi sejak 2019. IMIP-nya sendiri ada sejak 2010, tapi memang kemudian dikembangkan zaman Jokowi,” pungkasnya.