Sepanjang tahun 2025, tumpukan laporan masyarakat terus mengalir ke Inspektorat Jenderal Kemendagri. Jumlahnya tak main-main: 737 aduan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Beberapa kasus bahkan menyita perhatian luas karena melibatkan kepala daerah yang diduga melanggar etika dan aturan.
Di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (25/11), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membeberkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti semua laporan tersebut.
Bima tak hanya menyebut kasus Bupati Indramayu. Ia juga menyinggung dua kasus lain yang sempat jadi perbincangan hangat.
Artikel Terkait
Jo Bo Ah Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Persiapkan Peran Baru sebagai Ibu
Kecelakaan Maut di Tol Sumatera: 200 Ribu Butir Ekstasi dan Buronan yang Kabur
Dua Panggung Televisi Diramaikan Sorotan Kasus Ijazah Jokowi
Prabowo Beri Rehabilitasi, Mantan Dirut ASDP Kembali Dapat Nama Baik