Betawipos, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menangani tindak pidana Pemilu 2024 menerima laporan Bawaslu.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, ada 13 laporan Bawaslu yang diterima sejak Maret 2023 hingga saat ini. Laporan itu diteruskan ke proses penyidikan.
"Dari 13 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu 2024, enam kasus masih dalam proses penyidikan, dua kasus SP3 (dihentikan) dan lima kasus sudah tahap dua," kata Brigjen Trunoyudo terkait laporan Bawaslu, Rabu (10/01/2024).
Baca Juga: Masyarakat Papua Cinta Damai, Komitmen Jaga Stabilitas Keamanan
Menurut jenderal bintang satu ini, tren pelanggaran tindak pidana pemilu 2024 paling banyak terkait dengan money politics saat melakukan kampanye dan pemalsuan dokumen pada saat pendaftaran bakal calon legislatif.
Artikel Terkait
KPK dan Kejagung Usut Korupsi Pengadaan Minyak Mentah Petral, Ini Kronologinya
KPK Perketat Pengamanan JPU di Sumut Pasca Kebakaran Rumah Hakim Kasus Korupsi
Mendagri Tito Karnavian Raih Penghargaan Kepemimpinan, Tekankan Sinergi Pusat-Daerah
KPK Usut Tuntas Korupsi Kuota Haji 2024: Kerugian Negara Capai Rp 1 Triliun