Suasana di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kembali memanas pada Jumat (21/11) lalu. Massa yang tak puas dengan hasil dialog mendesak petugas penertiban hutan untuk meninggalkan pos-pos pengamanan mereka. Pos 9, Pos 10, Pos Kotis, hingga Pos Kenayang berhasil mereka kuasai.
Menurut sejumlah saksi, aksi ini tak lepas dari unjuk rasa massa anti-penertiban hutan di Kantor Kejati Riau sehari sebelumnya, tepatnya Kamis (20/1). Ketegangan yang sempat mereda akhirnya kembali menyala.
Heru Sumantoro, sang Kepala Balai TNTN, mencoba menjelaskan duduk perkaranya. Katanya, kemarahan warga ini dipicu oleh jawaban yang dianggap tidak memuaskan dari tim Satgas Penanganan Kawasan Hutan (PKH) saat dialog berlangsung.
“Massa menilai jawaban Satgas PKH tidak memuaskan, sehingga mereka melampiaskan kemarahan dengan mengusir tim satgas dari kawasan TNTN,” ujar Heru.
Mencari kejelasan, tim Balai TNTN pun berusaha berkoordinasi dengan perangkat Dusun Kuala Renangan. Tapi usaha itu sia-sia. Kepala dusun, RW, RT semuanya tak ada di rumah. Ketiadaan mereka membuat tim kebingungan, tak mendapat informasi langsung soal apa yang sebenarnya terjadi.
Tak menyerah, tim kemudian bergerak menuju Pos 9 di dusun yang sama. Dari obrolan dengan warga setempat, cerita mulai jelas. Aksi massa itu memang bentuk kekecewaan terhadap jawaban Satgas PKH. Narasi yang sama terdengar ketika tim mencoba mencari kepala dusun di Toro Jaya, yang lagi-lagi tak ditemui.
Yang menarik, informasi dari warga sekitar Pos 10 menyebut bahwa massa pengusir personel TNI didominasi oleh warga dari Bukit Kesuma. Mereka ini adalah masyarakat dari luar kawasan TNTN.
“Warga Dusun Toro Jaya dan Toro Palembang yang tinggal dalam kawasan TNTN justru tidak ikut dalam aksi pengusiran tersebut,” jelas Heru.
Aksi tak berhenti di situ. Massa juga merusak sarana prasarana di Pos 14 Kotis. Plang, tenda TNI, pondok semi permanen semuanya dibongkar dan barang-barang itu dibawa turun ke Kantor Seksi PTN I di Lubuk Kembang Bunga.
Merespon hal ini, Tim Balai TNTN bersama personel TNI langsung memperketat penjagaan di Pos 11, Pos 12, dan Pos 13. Ada kabar burung bahwa massa berencana kembali melakukan pengusiran paksa di pos-pos tersebut. Namun begitu, Heru memastikan bahwa kondisi lapangan hingga saat ini masih bisa dikendalikan.
Di tengah situasi yang serba tidak menentu ini, pendataan masyarakat yang menguasai lahan di dalam kawasan TNTN ternyata masih terus berjalan. Kelompok Kerja I TP2E Provinsi Riau yang menanganinya. Per 19 November 2025, datanya sudah mengumpul. Ribuan kepala keluarga dan ribuan hektare lahan telah tercatat, tersebar di beberapa lokasi seperti Bagan Limau, Kusuma, Lubuk Batu Tinggal, Lubuk Kembang Bunga, dan Air Hitam.
Artikel Terkait
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Cuaca Ekstrem untuk Aceh dan Sumut
Kematian Bos Kartel El Mencho Picu Gelombang Kekerasan di Meksiko
LPDP Perketat Pengawasan, 600 Penerima Beasiswa Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran
Jadwal Imsak dan Anjuran Sahur di Banjarmasin pada 24 Februari 2026