Kolonialisme Berjubah Baru: Menguak Jebakan Ketergantungan Pasca-Kemerdekaan

Republik yang Tak Pernah Benar-Benar Merdeka: Sebuah Pengantar

Secara formal, Indonesia memang sudah merdeka sejak 1945. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, secara struktural sebenarnya belum. Kenapa? Karena negara ini masih terjebak dalam continuity kolonialisme yang nyata. Coba perhatikan: birokrasinya masih warisan Belanda, ekonominya dikuasai segelintir konglomerat dan modal asing, sementara elit politiknya sibuk menjaga kursi kekuasaan ketimbang memikirkan martabat bangsa.

Dalam studi negara-bangsa, kondisi seperti ini disebut post-colonial dependency trap – istilah yang dipopulerkan Prasenjit Duara pada 2011. Intinya, ini semacam jebakan di mana elite lokal menggantikan penjajah lama, tapi tetap mempertahankan pola yang sama. Bedanya cuma di kemasan: jargon nasionalisme baru dan bendera baru, tapi prakteknya tak jauh beda.

Singkatnya: penjajahnya berganti, pola penjarahannya tetap sama.

Negara sebagai Operator Ketergantungan

Ada tiga teori utama yang bisa menjelaskan fenomena ini. Pertama, Teori Ketergantungan ala Andre Gunder Frank dan Samir Amin. Menurut mereka, negara dunia ketiga miskin bukan karena kurang sumber daya, tapi karena elite sengaja menciptakan struktur ketergantungan pada asing. Tujuannya jelas: agar aliran rente terus mengalir ke kantong mereka.

Kedua, Teori Oligarki Material dari Jeffrey Winters. Indonesia bukan sekadar demokrasi elektoral biasa, melainkan oligarki yang dibungkus ritual demokrasi. Rakyat sibuk memilih, elite yang menentukan. Rakyat berdebat, oligarki malah bertransaksi. Hasilnya? Rakyat tetap miskin, sementara elite makin kaya – bahkan ketika negara dalam kondisi terpuruk sekalipun.

Yang ketiga, konsep Patronase dan Clientelism. Kekuasaan dijalankan bukan melalui kapasitas negara yang sehat, tapi lewat jaringan patron-makelar yang rumit. Makanya kebijakan publik sering mandek. Sebab yang diprioritaskan bukan kesejahteraan rakyat, melainkan "keamanan aset politik" para elite.

Mengapa Negara Tak Berniat Membangun Kemandirian?

Pertanyaan besarnya: mengapa negara seolah tak punya niat baik membangun kemandirian nasional? Setidaknya ada tiga alasan mendasar.

Pertama, kemandirian berarti rakyat menjadi kuat – dan ini justru berbahaya bagi elite. Bayangkan jika rakyat cerdas, mandiri, dan sejahtera. Mereka pasti akan menolak manipulasi politik. Ancaman bagi kekuasaan, bukan?

Kedua, ketergantungan itu sendiri adalah ladang rente yang menggiurkan. Impor pangan menguntungkan kartel. Ketergantungan energi memberi keuntungan bagi korporasi besar. Defisit industri menguntungkan importir. Sementara utang luar negeri jadi sumber rezeki bagi broker politik. Kemandirian nasional justru akan mematikan sumber penghasilan mereka. Siapa yang mau kehilangan ATM pribadi?

Ketiga, elite politik kita lebih nyaman menjadi "broker global" daripada pemimpin nasional sejati. Dalam ekonomi politik global, ada dua tipe elite: nation-builder dan komprador. Sayangnya, Indonesia lebih sering melahirkan yang kedua – para pelaksana kepentingan asing.

Kerusakan Sistemik yang Disengaja

Lalu mengapa kerusakan sistemik dibiarkan merajalela? Jawabannya sederhana: karena kerusakan sistem adalah infrastruktur kekuasaan itu sendiri. Sistem yang rusak menciptakan ruang abu-abu yang luas – tempat dimana rente politik bisa tumbuh subur.

Mari kita telusuri lini-lini kerusakan yang dimaksud.

Pendidikan sengaja dibiarkan bermutu rendah. Rakyat yang kurang pendidikan akan sulit berpikir kritis. Dan rakyat yang tidak kritis adalah pasar politik yang mudah dijadikan komoditas.

Hukum dibuat lentur dan fleksibel. Hukum karet semacam ini memudahkan kriminalisasi terhadap musuh politik sekaligus perlindungan bagi kawan sejawat. Seperti dikatakan Levitsky dan Ziblatt, ini bukan hukum yang mati, melainkan hukum yang elastis.

Birokrasi sengaja dibuat berbelit seperti labirin. Kerumitan birokrasi membuka ruang untuk barter kekuasaan. Setiap "gesekan" dalam administrasi menjadi mesin uang gelap yang tak pernah berhenti berputar.

Sementara ekonomi dibiarkan bersifat oligarkis. Data World Inequality Database 2024 menunjukkan Indonesia termasuk 10 negara dengan ketimpangan aset tertinggi di Asia. Sekitar 20% orang terkaya menguasai 75-80% kekayaan nasional. Ini bukan kecelakaan sejarah, melainkan desain ekonomi politik yang disengaja.

Elite yang Berenang dalam Kolam yang Sama

Lantas, mengapa tidak ada elite – baik di dalam maupun luar pemerintahan – yang benar-benar peduli? Jawabannya sederhana: karena mereka semua berenang dalam kolam yang sama. Meski terlihat bertengkar di televisi, sebenarnya itu hanya sandiwara.

Politik Indonesia ibarat drama panggung. Di layar, kita melihat oposisi melawan pemerintah. Tapi di belakang layar, yang terjadi adalah transaksi, alokasi proyek, dan pembagian zona rente. Elite politik, bisnis, militer, ormas, hingga media – semua terikat dalam apa yang disebut cartelized democracy. Ini adalah demokrasi yang sudah diprivatisasi.

Mereka adalah kelas feodal baru: penjaga akses kekuasaan yang hanya mewakili 20% populasi – mereka yang punya jabatan, aset, dan jaringan modal.

Ketimpangan yang Telah Menjadi Kenyataan

Mari kita lihat fakta empiris yang ada. Satu persen penduduk menguasai lebih dari 40% aset finansial. Sepuluh persen penduduk menguasai lebih dari 72% total kekayaan nasional. Sementara 80% rakyat harus hidup dari hanya sekitar 20% porsi ekonomi nasional.

Kalau ekonomi diibaratkan rumah, maka 80% rakyat hanyalah penyewa kamar kos. Sementara 20% elite adalah pemilik seluruh rumah, lengkap dengan halaman, gudang, dan semua kunci cadangannya.

Penutup: Bukan Kekurangan Potensi, Tapi Kejujuran

Pada akhirnya, harus diakui bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya. Tidak kekurangan SDM. Juga tidak kekurangan peluang untuk maju.

Yang hilang adalah kemauan politik – dan kemauan itu hilang karena para elite tidak membutuhkan kemandirian nasional untuk bertahan hidup. Yang mereka butuhkan hanya tiga hal: kekuasaan, akses rente, dan jaringan internasional.

Plus rakyat yang cukup miskin untuk bergantung, cukup sibuk untuk sekadar bertahan hidup, dan cukup pasrah untuk tidak melawan.

Indonesia bukan gagal karena tidak bisa maju. Indonesia tertahan karena ada yang sengaja menahan.

Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat dan Director Executive HIAWATHA Institute