Rapat Syuriyah PBNU Soroti Langkah Gus Yahya Undang Pembicara Terafiliasi Zionis

Isu pemakzulan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf tiba-tiba mencuat ke permukaan. Pemicunya adalah beredarnya surat berisi hukuman yang ditandatangani Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Surat itu merespons keputusan Gus Yahya sapaan akrabnya mendatangkan pembicara yang dianggap pro-Zionis dalam acara PBNU. Padahal, hubungan Gus Yahya dengan Israel memang sudah lama jadi sorotan.

Wakil Rais Aam PBNU, KH Afifuddin Muhajir, membenarkan kabar tersebut. "Iya benar," ujarnya singkat saat ditemui Republika di sela Munas XI MUI di Hotel Mercure, Jakarta, Jumat malam (21/11/2025).

Surat itu ternyata hasil risalah rapat tertutup sehari sebelumnya, Kamis (20/11/2025). Rapat digelar KH Miftachul Akhyar bersama para pengurus harian Syuriyah di Hotel Aston City, Jakarta. Dari dokumen yang diperoleh Republika, rapat yang dihadiri 37 dari 53 pengurus Syuriyah itu menghasilkan beberapa keputusan penting.

Yang paling krusial adalah soal tindakan Gus Yahya mengundang pembicara yang disebut terafiliasi dengan jaringan Zionisme global.

“Rapat memandang bahwa diundangnya narasumber yang terkait dengan jaringan Zionisme Internasional dalam Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) sebagai narasumber kaderisasi tingkat tertinggi Nahdlatul Ulama telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An- Nahdliyah serta bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama,” begitu bunyi poin pertama keputusan rapat.

Tak cuma itu, rapat juga menilai bahwa penyelenggaraan AKN NU dengan narasumber terkait Zionisme Internasional di tengah genosida dan kecaman dunia terhadap Israel telah memenuhi ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Perkumpulan NU tentang Pemberhentian Fungsionaris. Poin itu mengatur pemberhentian tidak dengan hormat bagi fungsionaris yang melakukan tindakan mencemarkan nama baik perkumpulan.

Sejak genosida di Jalur Gaza berkecamuk pada Oktober 2023, sejumlah insiden terkait NU dan Israel memang bermunculan. Dan Gus Yahya selalu berada di pusarnya.

Misalnya pada Juli 2024, sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai “intelektual muda Nahdliyin” diam-diam berkunjung ke Israel.

Dalam foto yang diterima Republika, mereka terlihat bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Menurut informasi, kunjungan itu berlangsung selama seminggu. Belakangan terungkap, rombongan itu berisi seorang dosen UNUSIA, anggota Pagar Nusa, perwakilan PWNU DKI Jakarta, dan satu orang dari Fatayat.

Kunjungan itu langsung memantik kecaman luas. Bagaimana tidak, terjadi di saat Israel masih membantai warga Gaza. Ironisnya, Presiden Israel yang mereka temui justru menjadi salah satu pejabat yang komentarnya dijadikan dasar Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida.

Gus Yahya pun angkat bicara. Dia meminta maaf atas pertemuan lima kader NU dengan Herzog itu. “Sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Dia berdalih bahwa mereka berangkat bukan atas nama lembaga PBNU. Menurutnya, lembaga-lembaga tempat mereka bernaung sama sekali tidak tahu menahu. “Apa yang dilakukan adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga,” tegas Gus Yahya.

Tapi dalih itu justru ditantang oleh pidato salah satu peserta selama di Israel. Zainul Maarif, dosen UNUSIA, dengan lantang menyatakan, “Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang menyuarakan islam moderat. Salah seorang tokoh yang memimpin organisasi tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia adalah presiden RI keempat yang punya hubungan dekat dengan Simon Peres dan Yahudi. Saya adalah Muslim yang menjadi peserta program ini. Kami adalah generasi ketiga Nahdlatul Ulama dan kami akan melanjutkan legasi Gus Dur, memperkuat dialog antaragama yang ada selama ini.”

Gus Yahya kemudian mengungkap bahwa yang mengajak lima orang Nahdliyin itu adalah sebuah NGO.