Vonis Kasus ASDP: Sorotan dan Kontroversi

Putusan hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap mantan Dirut PT ASDP Ira Puspadewi dan dua lainnya benar-benar menyita perhatian. Banyak yang menilai vonis bersalah ini terasa kontroversial, bahkan dinilai mengusik rasa keadilan.

Emerson Yunto, seorang advokat dan Managing Partner Satu Visi Law Office, menguatkan pandangan itu. Menurutnya, adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda dari salah satu hakim dalam majelis semakin mempertegas kejanggalan putusan ini. Hakim Sunoto, sang ketua majelis, justru berpendapat bahwa Ira dan kawan-kawannya seharusnya dibebaskan. Alasannya, tindakan mereka itu murni keputusan bisnis. Yang tak kalah penting, hakim ini menegaskan bahwa para terdakwa sama sekali tidak menerima keuntungan pribadi.

"Vonis kasus korupsi ASDP harus dinilai sebagai putusan yang kontroversial dan mengusik rasa keadilan," tegas Emerson dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (21/11).

Berikut ini poin-poin lengkap yang disampaikan Emerson Yuntho:

Seharusnya para tersangka ini dibebaskan sejak awal. Mereka tidak seharusnya dipaksa menghadapi proses penuntutan di Pengadilan Tipikor. Soalnya, tidak ada niat jahat, tidak ada konflik kepentingan atau upaya memperkaya diri, dan tidak ada penerimaan suap atau gratifikasi. Jangan paksakan orang baik masuk penjara. Penjara itu cuma tepat untuk mereka yang memang berniat jahat merampok uang negara.

Kasus ini terkesan sangat dipaksakan. Coba lihat saja, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemaksaan seperti ini, ujung-ujungnya cuma akan merusak reputasi KPK di mata publik.

Adanya Dissenting Opinion dari Ketua Majelis Hakim seharusnya jadi alarm peringatan bagi KPK. Ke depan, mereka harus lebih berhati-hati dan tidak memaksakan proses hukum, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan keputusan bisnis di BUMN/D yang sudah dijalankan dengan prinsip Business Judgment Rule.

Vonis bersalah untuk Ira Puspadewi ini mengirimkan pesan yang buruk dan bikin takut para Direksi BUMN/D lain yang sebenarnya punya itikad baik dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam bisnis, semua pengusaha pasti ingin untung. Tapi, ya namanya juga bisnis, kerugian itu hal yang wajar dan kadang tidak bisa dihindari. Kalau begini jadinya, para Direktur di BUMN/D nanti akan cari aman saja. Mereka akan melepas potensi keuntungan yang sebenarnya bisa diraih perusahaan. Akibatnya? Penerimaan negara jadi tidak optimal dan pelayanan kepada publik pun bakal terganggu.

Vonis kasus korupsi ASDP ini memang kontroversial dan mengusik rasa keadilan. Kami mendorong KPK, publik, dan juga perguruan tinggi untuk melakukan eksaminasi atau pengujian terhadap putusan ini. Pengujiannya sebaiknya melibatkan akademisi dan ahli yang kredibel dan kompetensinya tidak diragukan lagi, biar hasilnya lebih objektif. Hasil eksaminasi ini bisa jadi bahan evaluasi agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak tersesat dan tetap berada di jalan yang lurus (Shiratal Mustaqim).

Rincian Vonis

Ira Puspadewi sendiri akhirnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4,5 tahun. Selain itu, dia juga harus membayar denda sebesar Rp 500 juta, dengan ancaman kurungan 3 bulan jika dendanya tidak dibayar.

Nasib serupa juga menimpa dua rekan lainnya. Harry Muhammad Adhi Caksono, yang menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode 2020-2024, dan Muhammad Yusuf Hadi, yang merupakan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP periode 2019-2024, masing-masing divonis 4 tahun penjara. Mereka juga dikenai denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Namun begitu, di balik putusan mayoritas ini, ada satu suara yang berbeda. Hakim Sunoto, selaku Ketua Majelis, menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Inti pendapatnya jelas: apa yang dilakukan Ira dan kawan-kawannya adalah murni keputusan bisnis yang dilindungi oleh business judgment rule. Bukan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, menurutnya, para terdakwa seharusnya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, atau ontslag.