Wakil Ketua Komisi VI Tinjau Jalan Alternatif Koto Baru, Target Pembebasan Lahan Rampung Akhir 2026

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade turun langsung meninjau rencana pembangunan jalan alternatif di belakang Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang diharapkan menjadi solusi bagi kemacetan kronis di jalur Padang-Bukittinggi. Jalan sepanjang 1,3 kilometer itu diproyeksikan mampu memecah kepadatan lalu lintas yang telah lama menjadi keluhan masyarakat di kawasan tersebut.

Dalam peninjauan itu, Andre didampingi Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Elsa Putra Friandi. Sebelum meninjau langsung ke lapangan, Andre telah berkoordinasi dengan Bupati Tanah Datar, Eka Putra, yang saat itu tengah berada di luar daerah. Andre memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

“Insya Allah setelah APBD Perubahan, anggaran sudah siap. September kita bisa eksekusi sehingga akhir 2026 ini lahan sudah siap. Jadi Desember 2026 Insya Allah lahannya sudah disediakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, sehingga kita bisa masukkan di IJD 2027,” ujar Andre dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).

Setelah lahan rampung, proyek jalan alternatif itu akan diusulkan masuk dalam program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2027. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif Koto Baru sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan baik, sehingga harapan untuk menyelesaikan persoalan kemacetan semakin terbuka lebar.

“Kita sudah on the track. Konsultasi sudah, lahan juga sudah, tinggal tunggu pembebasan lahan dari Pak Bupati Eka Putra. Tadi Pak Eka juga sudah menyampaikan kepada kami bahwa tidak ada masalah,” katanya.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat itu optimistis proyek tersebut dapat mulai dieksekusi pada 2027 dan menjadi jawaban atas persoalan klasik di kawasan Pasar Koto Baru. “Sehingga kita harapkan kita bisa urai kemacetan di Koto Baru. Masa puluhan tahun ini enggak bisa selesai-selesai? Insya Allah ini kita selesaikan di 2027. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Pemerintah Pusat,” tegas Andre.

Sementara itu, Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi menjelaskan bahwa panjang jalan alternatif yang direncanakan mencapai sekitar 1,3 kilometer dengan kebutuhan lahan sekitar 21 ribu meter persegi. Menurutnya, proses penghitungan anggaran masih terus disesuaikan karena adanya kenaikan harga aspal. “Masih penyesuaian karena ada harga aspal naik,” kata Elsa.

Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung percepatan proyek tersebut melalui APBD Perubahan 2026. “Jadi 21.000 meter persegi butuh lahan, ada 11 rumah yang terdampak. Nah, Pak Eka sudah komit di APBD Perubahan,” ujar Elsa.

Menutup peninjauan itu, Andre kembali menyampaikan optimisme agar proyek jalan alternatif Koto Baru benar-benar bisa segera diwujudkan. “Semoga segera tuntas pembangunan jalan baru ini. Nanti terserah mana yang dipakai jalan arah dari Padang atau Bukittinggi. Yang penting pembangunan jalan dulu!” imbuh Andre.