Tak cuma dari legislatif, sorotan juga datang dari organisasi masyarakat. Direktur Eksekutif SIRA, Rahmat Sandi, menyebut konvoi truk HD itu sebagai bukti lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
“Jika perusahaan berani menerobos jalan umum dengan HD truck, itu menunjukkan pengawasan tidak berjalan maksimal. Pemda dan DPRD wajib bertindak cepat,” ujarnya.
Menurut Rahmat, aksi PT MIP ini bukan cuma soal lalu lintas semata. Lebih dari itu, ini berkaitan langsung dengan keamanan publik dan keberlanjutan infrastruktur daerah.
“Kalau dibiarkan, bukan hanya jalan dan fasilitas umum yang rusak, tapi nama baik daerah ikut jatuh. Pemerintah tidak boleh tinggal diam,” pungkasnya.
Jadi, malam itu bukan cuma tentang empat truk besar yang melintas. Tapi tentang sistem pengawasan yang ternyata masih bolong di sana-sini. Dan sekarang, semua mata tertuju pada langkah konkret yang akan diambil pemerintah daerah.
Artikel Terkait
Gedung Putih Buka Opsi Militer untuk Greenland, Sekutu Eropa Serentak Tolak
Pemerintah Siapkan Dana Darurat Rp 60 Triliun untuk Hadapi Bencana di 2026
Gelap Mata di Rumah Mertua, MA Vonis Mati Pelaku Femisida
Pemerintah Pacu 34 Proyek Sampah Jadi Listrik di Awal Tahun