Tantangan Transformasi Prabowo

Oleh: Daniel Mohammad Rosyid / Rosyid College of Arts

Sudah dua puluh tahun lalu, ketika mendirikan Gerindra, Prabowo sepertinya mencium ada yang keliru dengan arah pembangunan negeri ini. Coba lihat arsitektur politik kita berdasarkan UUD 10/8/2002. Partai politik dapat posisi istimewa, bahkan mendapat hak monopoli politik yang hampir radikal. Akibatnya, polity as public goods jadi barang langka. Harganya mahal sekali. Politik pun menjelma jadi komoditas mewah yang cuma bisa diakses segelintir elite dengan dana besar. Inilah, menurutnya, akar sistemik dari korupsi.

Di sisi lain, Jokowi mengambil jalan berbeda. Alih-alih membangun partai sendiri, dia dengan cerdik memilih menunggangi PDIP. Caranya? Dengan memanfaatkan celah birokrasi yang masih mudah disuap. Prabowo membangun Gerindra dari nol sebagai kendaraannya. Menariknya, Jokowi kemudian belajar dari langkah ini dan mendirikan PSI, yang belakangan banyak dilihat sebagai kendaraan politik dinasti.

Prabowo menyaksikan langsung bangkitnya ersatz capitalism di era Soeharto. Lalu, di masa Joko Widodo, kapitalisme semu itu berkembang jadi full-fledged capitalism. Demokratisasi yang dulu didambakan para reformis, pada kenyataannya malah melahirkan duo korporatokrasi-duitokrasi. Dunia politik pun dipenuhi para bandit, badut, dan bandar yang gemar ngglembuk, nggendham, hingga nyopet suara rakyat. Sayangnya, banyak dari kaum reformis enggan mengakui kegagalan agenda reformasi ini.