DPR Soroti Pembangunan Bendungan Era Lalu: Proyek Triliunan Tanpa Irigasi

KAMIS, 20 NOVEMBER 2025

Anggota DPR Kritik Pembangunan Bendungan Era Sebelumnya: Proyek Tanpa Manfaat Optimal

Ilustrasi: Pembangunan infrastruktur bendungan membutuhkan perencanaan komprehensif

JAKARTA - Kebijakan pembangunan infrastruktur bendungan pada era pemerintahan sebelumnya mendapat sorotan tajam dari anggota legislatif. Mori Hanafi, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, menyatakan keprihatinan mendalam terhadap efektivitas sejumlah proyek bendungan yang dinilai tidak memiliki nilai manfaat optimal.

"Pendekatan proyek yang hanya mengejar pembangunan fisik tanpa perencanaan matang telah menyia-nyiakan anggaran negara dan mengurangi manfaat bagi masyarakat," tegas Mori.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum yang digelar Senin (17/11/2025), Mori mengungkapkan fakta memilukan tentang pembangunan bendungan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, beberapa bendungan di daerah tersebut tidak dapat berfungsi maksimal karena tidak dilengkapi dengan jaringan irigasi yang memadai.

"Bayangkan, di semua tempat di NTB bendungan tidak bisa dipakai karena tidak ada jaringan irigasinya. Ini menunjukkan perencanaan yang tidak komprehensif," ujar Mori.

Lebih lanjut, Mori menyoroti pembangunan Bendungan Tanju di NTB yang menelan anggaran lebih dari Rp1 triliun. Meski telah mengucurkan dana fantastis, bendungan tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan masih terkendala masalah agraria.

"Dua bendungan di lokasi tersebut sampai sekarang tidak bisa dipakai dan tanahnya bermasalah. Ini harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintahan mendatang," tegasnya.

Mori menekankan perlunya pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan bendungan ke depan. Dia mengusulkan integrasi multifungsi pada setiap proyek bendungan, termasuk pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum (SPAM), pengembangan perikanan, dan potensi pariwisata.

"Pembangunan bendungan harus dilihat sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat berkelanjutan, bukan sekadar proyek fisik semata. Perhitungan manfaat harus dilakukan secara komprehensif sebelum anggaran dikucurkan," pungkas Mori.

Kritik ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan infrastruktur ke depan, khususnya dalam memastikan setiap proyek bendungan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan ketahanan air nasional.