WFH ASN Resmi Dimulai, Airlangga Sebut Potensi Hemat APBN Rp6,2 Triliun

Mulai hari ini, Jumat 10 April 2026, para Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalani hari kerja dari rumah. Kebijakan Work from Home (WFH) ini bukan sekadar imbauan biasa. Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, ada potensi penghematan anggaran yang fantastis di baliknya.

"Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun," ujar Airlangga.

Angka itu, jelasnya, berasal dari penghematan kompensasi BBM. Namun begitu, dampaknya ternyata lebih luas lagi. Airlangga menyebut total pembelanjaan BBM masyarakat pun berpeluang dihemat hingga Rp59 triliun. Bayangkan saja, dengan bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, efeknya bisa sedemikian besar.

Kebijakan ini tak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari sebuah gerakan yang lebih luas: Gerakan Hemat Energi. Pemerintah pun mengajak semua lapisan masyarakat untuk ikut serta. Caranya? Dengan membiasakan diri berhemat energi di mana pun, baik di rumah maupun di kantor. Di sisi lain, mobilitas juga harus lebih cerdas. Prioritasnya adalah beralih ke transportasi umum.

Yang penting, semua ini dilakukan sambil tetap menjaga produktivitas. Roda ekonomi harus terus berputar seperti biasa.

“Keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan,” tegas Menko Airlangga.

Ia menambahkan, pemerintah ingin mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif mendukung efisiensi dan perubahan budaya kerja ini. Intinya, transformasi.

Nah, untuk pelaksanaannya di tubuh pemerintahan, MenPAN-RB sudah mengeluarkan Surat Edaran bernomor 3 tahun 2026. Isinya tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN. Tak ketinggalan, Mendagri juga menerbitkan surat edaran serupa yang khusus berlaku di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Lantas, apa sebenarnya tujuan jangka panjangnya? Menurut penjelasan Airlangga, skema WFH ini dirancang sebagai langkah adaptif. Ia adalah respons terhadap dinamika global yang tak pasti. Sekaligus, ini adalah upaya serius untuk mengubah budaya kerja nasional ke arah yang lebih efisien, produktif, dan mengandalkan digital.

"Skema WFH ini diatur juga untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas," paparnya.

Termasuk di dalamnya, pembatasan ketat penggunaan kendaraan dinas. Kecuali untuk kepentingan operasional mendesak dan kendaraan listrik, tentunya.

Meski demikian, tidak semua sektor bisa ikut serta. Beberapa layanan publik yang vital harus tetap berjalan dari kantor atau lapangan. Sektor-sektor seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan dikecualikan. Begitu pula dengan sektor strategis semacam industri, energi, logistik, hingga keuangan. Mereka tetap harus standby.

Lalu bagaimana dengan swasta? Penerapan WFH di sektor swasta nantinya akan diatur lebih detail lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Pengaturannya tentu akan mempertimbangkan karakteristik unik setiap sektor usaha. Surat edaran ini juga akan mengatur gerakan efisiensi energi di tempat kerja.

Jadi, kebijakan hari ini bukan sekadar menghemat BBM. Ia adalah langkah pertama menuju perubahan yang lebih mendasar. Sebuah transformasi budaya kerja yang perlahan tapi pasti, dimulai dari ruang tamu para ASN.