Survei yang dilakukan Vero Advocacy dan Kadence International pada akhir 2024 menguatkan temuan ini. Sebanyak 88 persen Gen Z dan 89 persen milenial Indonesia memandang pekerjaan sebagai masalah paling krusial dalam hidup mereka. Kepuasan terhadap kesempatan kerja hanya 42 persen, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kesempatan kerja terendah di Asia Tenggara.
Keresahan ini merupakan konsekuensi struktural dari ekonomi yang belum berpihak pada pemuda, yang justru seharusnya menjadi penentu arah negara. Padahal, dari perspektif ekonomi, pemuda dengan potensi inovasi dan kemampuan adaptasi teknologinya merupakan kunci produktivitas jangka panjang untuk mengatasi perlambatan ekonomi dan jebakan pendapatan menengah.
Menagih Kejujuran dan Janji
Sebagai kelompok demografi terbesar pemilih baru, para pemuda berpotensi merasa masa depan mereka telah dirampas. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan frustrasi ekonomi generasi muda sering menjadi pemicu gejolak sosial dan retaknya demokrasi.
Oleh karena itu, persoalan pengangguran anak muda bukan sekadar angka statistik, melainkan ancaman strategis terhadap keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah dituntut untuk jujur atas kemampuan yang ada, demi menjaga kepercayaan para pemuda. Janji penyerapan tenaga kerja pemuda tidak boleh menjadi poster kampanye yang kian pudar. Pemerintah juga perlu menahan diri dari memajang target-target yang secara riil sulit dicapai.
Dimulai dengan Sumpah Pemuda berpuluh tahun lalu, pemuda telah melahirkan generasi yang berani mengubah arah nasib bangsa dengan ongkos yang tidak murah. Kini saatnya negara membayar kembali keberanian itu, bukan dengan retorika, melainkan dengan memulihkan keyakinan akan kepastian masa depan para pemuda. Harapan inilah yang sepatutnya ditanggapi secara serius.
Artikel Terkait
Patung Bung Karno Runtuh Diterpa Tenda, Pemerintah Indramayu Buka Suara
Serangan Drone Israel Tewaskan 13 Jiwa di Kamp Pengungsi Lebanon, Klaim Sasaran Berlawanan
Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran, Bukti Nyata Peningkatan Konektivitas DIY
Reformasi Polri: Mengurai Akar Krisis Kepercayaan Publik di Tengah Bayang-Bayang Politisasi