Konferensi Kota Toleran 2025: Wujudkan Ekosistem Toleransi Melalui Kolaborasi Daerah

SETARA Institute secara konsisten menyelenggarakan studi Indeks Kota Toleran (IKT) sejak 2015 sebagai upaya mempromosikan praktik terbaik toleransi di berbagai kota Indonesia. Inisiatif ini berhasil mendorong pemerintah daerah untuk aktif membangun lingkungan yang toleran di wilayah masing-masing.

Sebagai bentuk komitmen berkelanjutan, SETARA Institute mengadakan Konferensi Kota Toleran (KKT) pertama pada 16 November 2025 bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional. Kota Singkawang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan event strategis ini dengan tema "Menguatkan Inisiatif dan Kolaborasi, Membangun Ekosistem Toleransi".

Platform Kolaborasi Lintas Pemangku Kepentingan

Menurut Sayyidatul Insiyah, Manajer Riset SETARA Institute, konferensi ini berfungsi sebagai ruang pertemuan setara bagi pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas keagamaan, dan pemimpin muda. KKT dirancang bukan hanya sebagai acara seremonial, tetapi sebagai wadah nyata untuk memperkuat kebinekaan Indonesia melalui dialog konstruktif.

Event bersejarah ini dihadiri perwakilan dari 27 kabupaten/kota dengan total peserta melebihi 250 orang. Selama konferensi, terjadi pertukaran pengetahuan mendalam mengenai inovasi kebijakan, penganggaran, perencanaan program, dan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan toleransi.

Deklarasi Komitmen Bersama Pemda untuk Toleransi

Momen penting konferensi ditandai dengan penandatanganan "Deklarasi Komitmen Bersama untuk Percepatan Pembangunan Ekosistem Toleransi di Daerah". Para pemimpin daerah yang hadir secara kolektif menyepakati deklarasi bersejarah ini, termasuk Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie, Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, Walikota Salatiga Robby Hernawan, dan Bupati Mimika Johannes Rettob.

Deklarasi turut disaksikan perwakilan pemerintah pusat dan provinsi serta organisasi masyarakat sipil, menandai komitmen nasional untuk penguatan toleransi di tingkat daerah.

Pelajaran Penting dari Praktik Terbaik Daerah

1. Regulasi Progresif untuk Perlindungan Toleransi