Realisasi Utang Pemerintah Capai Rp127,3 Triliun pada Januari 2026

Hingga akhir Januari lalu, pemerintah sudah menarik utang senilai Rp127,3 triliun. Angka ini, kalau dirunut, sudah mencakup 15,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun.

Informasi itu disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung. Dalam konferensi pers bertajuk "APBN KiTa Edisi Februari 2026" di Jakarta, Selasa (24/2), Juda membeberkan realisasi tersebut.

"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.

Kalau dibandingin dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi Januari 2026 ini ternyata lebih rendah. Tahun lalu, di bulan yang sama, pemerintah sudah menarik Rp153,33 triliun, atau sekitar 23,7 persen dari target waktu itu.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan non-utang juga tak kalah menarik untuk dilihat. Per akhir Januari, angkanya mencapai Rp22,2 triliun, atau memenuhi 15,6 persen dari target yang ditetapkan.

Nah, kalau digabung, total realisasi pembiayaan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp105,06 triliun. Itu setara dengan 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun.

Menurut Juda, perkembangan ini bukan tanpa alasan. "Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur," jelasnya.

Strategi itu, lanjutnya, sengaja disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah dan tentu saja mempertimbangkan geliat pasar keuangan yang sedang berlangsung.

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

Stabilitas APBN Jadi Prioritas

Wamenkeu pun menegaskan satu hal: stabilitas APBN tetap jadi prioritas utama. Caranya? Dengan disiplin dan strategi pembiayaan yang adaptif, yang tujuannya jelas untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah ke depannya.

"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya," tutur Juda meyakinkan.

Meski begitu, catatan lain menunjukkan APBN masih mencatatkan defisit. Per 31 Januari 2026, defisitnya tercatat Rp54,6 triliun, atau sekitar 0,21 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ini menarik. Soalnya, defisit itu muncul padahal pendapatan negara justru tumbuh positif 20,5 persen secara tahunan. Realisasinya Rp172,7 triliun, walau baru memenuhi 5,5 persen dari target tahunan.

Sementara itu, belanja negara malah tumbuh lebih cepat, yaitu 25,7 persen year-on-year. Realisasinya mencapai Rp227,3 triliun, atau 5,9 persen dari target APBN.

Dengan komposisi seperti itu, keseimbangan primer pun ikut tercatat defisit, yakni sebesar Rp4,2 triliun. Kemenkeu menyikapi ini dengan hati-hati. Mereka menyebut realisasi secara keseluruhan ini mencerminkan sebuah posisi fiskal yang dikelola dengan penuh kehati-hatian.