Putusan MK Soal Jabatan Polri di Luar Institusi: Yusril Ihza Mahendra Berikan Tanggapan

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menkumham), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan resmi menanggapi putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini menyatakan bahwa anggota Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian.

Yusril menegaskan bahwa putusan MK ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang saat ini sedang menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikannya langsung di hadapan wartawan di Jakarta.

Putusan MK Berlaku Serta Merta

Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang berlaku serta merta sejak diucapkan dalam sidang. Ia meyakini bahwa jajaran Kepolisian telah mengetahui dan menyadari implikasi dari putusan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya, aturan yang spesifik mengenai hal ini tidak tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Praktik selama ini memungkinkan anggota Polri menduduki jabatan sipil tanpa proses pengunduran diri karena ketiadaan aturan yang eksplisit.

Langkah Tindak Lanjut dan Tahapan Transisi

Pemerintah melalui Kemenkumham akan segera menindaklanjuti putusan MK ini. Langkah yang akan diambil mencakup pembahasan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.

Selain itu, Yusril juga menyoroti pentingnya menyusun regulasi transisi yang jelas. Regulasi ini nantinya akan mengatur status para anggota Polri yang saat ini sudah terlanjur menduduki jabatan di berbagai kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Detail Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK ini merupakan hasil dari pengajuan judicial review atau uji materi terhadap Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Kepolisian. Para pemohon mempersoalkan frasa "atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri" yang terdapat dalam penjelasan pasal tersebut.

Frasa tersebut dinilai menimbulkan multitafsir dan celah hukum, sehingga memungkinkan anggota Polri aktif untuk memegang jabatan di luar institusi tanpa perlu pensiun atau mengundurkan diri terlebih dahulu.

Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Suhartoyo akhirnya mengabulkan seluruh permohonan para pemohon. MK menyatakan bahwa frasa tersebut inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Dengan dibatalkannya frasa tersebut, maka ketentuan utama dalam Pasal 28 ayat (3) UU Polri menjadi lebih tegas. Bunyi pasal itu menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Putusan ini diharapkan dapat memperkuat reformasi birokrasi dan menjaga netralitas serta profesionalisme institusi Kepolisian Republik Indonesia.