Putusan MK Soal Jabatan Polri di Luar Institusi: Yusril Ihza Mahendra Berikan Tanggapan

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM (Menkumham), Yusril Ihza Mahendra, memberikan pernyataan resmi menanggapi putusan penting Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan ini menyatakan bahwa anggota Polri wajib mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu sebelum menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian.

Yusril menegaskan bahwa putusan MK ini akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian yang saat ini sedang menjalankan tugasnya. Hal ini disampaikannya langsung di hadapan wartawan di Jakarta.

Putusan MK Berlaku Serta Merta

Menurut Yusril Ihza Mahendra, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang berlaku serta merta sejak diucapkan dalam sidang. Ia meyakini bahwa jajaran Kepolisian telah mengetahui dan menyadari implikasi dari putusan tersebut.

Ia juga menjelaskan bahwa sebelumnya, aturan yang spesifik mengenai hal ini tidak tercantum secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Praktik selama ini memungkinkan anggota Polri menduduki jabatan sipil tanpa proses pengunduran diri karena ketiadaan aturan yang eksplisit.

Langkah Tindak Lanjut dan Tahapan Transisi

Pemerintah melalui Kemenkumham akan segera menindaklanjuti putusan MK ini. Langkah yang akan diambil mencakup pembahasan untuk melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait.