Eks PM Inggris Tony Blair Ditunjuk Sebagai Pemimpin Sementara Gaza

Pemerintahan transisi akan memerintah Gaza selama beberapa tahun hingga dapat diserahkan kepada Otoritas Palestina, menurut laporan The Times of Israel. Rencana tersebut tidak membahas soal relokasi warga Palestina, sesuatu yang menjadi garis merah bagi banyak pihak dalam negosiasi.

Penunjukan Blair karena diskusinya dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan pihak lain mengenai badan transisi pascaperang untuk wilayah Palestina. Rencana tersebut dapat melibatkan Blair yang memimpin otoritas itu dengan dukungan PBB dan negara-negara Teluk.

Sejumlah media melaporkan, termasuk Financial Times, bahwa Tony Blair yang bekerja sebagai mediator perdamaian Timur Tengah secara formal dari 2007 hingga 2015, telah meminta untuk menjadi anggota dewan pengawas. Belum ada konfirmasi dari lembaga Tony Blair untuk Perubahan Global, sebuah organisasi nirlaba.

Laporan media Israel minggu lalu tentang keterlibatannya dalam rencana perdamaian yang dipimpin AS mendorong sumber yang dekat dengan Blair untuk mengonfirmasi bahwa ia telah menyusun skema untuk menghentikan konflik bersama pihak-pihak lain. Namun, tak ada persetujuan untuk menggusur warga Gaza secara permanen. Badan pemerintahan transisi apa pun untuk wilayah tersebut pada akhirnya akan menyerahkan kekuasaan kembali kepada Otoritas Palestina, yang berpusat di Ramallah di Tepi Barat.

Dalam laporannya, The Economist yang dilansir dari New Arab mengatakan bahwa sebuah badan yang dikenal sebagai "Otoritas Transisi Internasional Gaza" akan berupaya mendapatkan mandat PBB untuk menjadi "otoritas politik dan hukum tertinggi" selama lima tahun. Setelah itu lembaga ini akan menyerahkan kendali kepada Palestina.

Otoritas tersebut akan memiliki sekretariat hingga 25 orang dan dewan beranggotakan tujuh orang. Awalnya akan berpusat di Mesir, dekat perbatasan selatan Gaza, sebelum dipindahkan ke Gaza setelah keadaan aman, kata BBC.

Mantan kepala Mossad Yossi Cohen mengatakan kepada BBC Radio pada hari Jumat bahwa ia menyukai gagasan tersebut. Cohen menyebut bahwa Blair adalah orang yang luar biasa. "Jika dia bersedia mengambil tanggung jawab ini, yang sangat besar, saya pikir ada harapan bagi Gaza," ujar Cohen.

Keterlibatan Blair akan menarik perhatian mengingat keterlibatannya dalam invasi pimpinan AS ke Irak pada 2003. Penyelidikan resmi Inggris terhadap konflik tersebut mendapati bahwa ia telah bertindak berdasarkan informasi intelijen yang cacat ketika memutuskan untuk bergabung dalam perang.

Tony Blair dilaporkan bergabung dalam pertemuan di Gedung Putih dengan Trump pada Agustus untuk membahas rencana pascaperang Gaza. Trump telah melontarkan rencana untuk menjadikan Gaza "Riviera Timur Tengah" yang melibatkan pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah tersebut.

Setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada 2007, Tony Blair diangkat sebagai utusan khusus masyarakat internasional untuk Timur Tengah. Tujuannya adalah membantu mengembangkan ekonomi dan lembaga Palestina dalam rangka mempersiapkan dasar bagi berdirinya negara Palestina.