Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah Vietnam untuk memangkas belanja negara dan meningkatkan efisiensi birokrasi.
Hanya beberapa hari sebelum keputusan tersebut, parlemen telah menyetujui penggabungan sebagian besar provinsi dan kota, yang berdampak pada pengurangan hampir 80.000 pegawai negeri sipil.
Selain penghapusan tingkat distrik, dalam sidang yang sama, Majelis Nasional juga mengesahkan beberapa undang-undang penting, termasuk Undang-Undang tentang Guru, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Direvisi, dan revisi Undang-Undang tentang Periklanan.
Perhatian besar juga diberikan pada resolusi pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anak prasekolah, siswa sekolah dasar, menengah pertama, dan atas.
Resolusi ini mencakup upaya untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3–5 tahun, yang selaras dengan arahan Politbiro dan Komite Sentral Partai ke-13. Pemerintah menyatakan telah mengamankan alokasi keuangan yang diperlukan.
"Anggaran negara akan mencakup 20 persen dari total belanja pendidikan, dilengkapi dengan investasi sosial dan sumber pendanaan sah lainnya," bunyi dokumen resmi yang dikutip media lokal.
Sumber: RMOL
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Puji Kekuatan K-Pop & Kerja Sama Indonesia-Korsel di KTT APEC 2025
Samia Suluhu Hassan Menang Telak di Pemilu 2025: Kemenangan 97% Dihantui Tuduhan Kecurangan dan 700 Korban Jiwa
Viral Momen Sanae Takaichi Geser Kursi Dekati Prabowo di APEC 2025, Apa yang Dibicarakan?
Pembantaian El Fasher: RSF Bunuh 1.500 Warga Sipil dalam Genosida Sudan