China Dukung Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB di Jenewa

Beijing memberikan lampu hijau. Pemerintah China, melalui juru bicara kementerian luar negerinya, secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia yang akan memegang tampuk kepemimpinan Dewan HAM PBB tahun depan. Ini tentu kabar bagus untuk diplomasi kita di Jenewa.

Dukungan itu disampaikan Lin Jian dalam sebuah konferensi pers, Kamis lalu. Suasana di Beijing tampaknya cukup hangat menyambut nominasi Indonesia.

“China mendukung Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden baru Dewan HAM PBB,” ujar Lin.

“Kami siap bekerja sama untuk mempraktikkan multilateralisme sejati dan bersama-sama mempromosikan perkembangan isu hak asasi manusia internasional yang sehat,” tambahnya.

Jadi, bagaimana prosesnya? Nah, Indonesia sebelumnya sudah disepakati oleh Kelompok Asia-Pasifik di Dewan HAM sebagai kandidat tunggal ketua untuk periode 2026. Penetapan resminya rencananya digelar awal Januari nanti, pas bertepatan dengan dua dekade usia dewan tersebut. Kalau semua berjalan mulus, yang akan menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah diplomat senior kita, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Di sisi lain, dari Jakarta sendiri sudah ada sinyal kuat. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan komitmen untuk memimpin dengan cara yang objektif dan inklusif. Mereka berharap momentum ini bisa dipakai untuk mendorong tata kelola HAM global yang lebih konstruktif, kurang konfrontatif, dan lebih mengedepankan kerja sama nyata. Itu misinya.

Memang, posisi ketua ini dirotasi berdasarkan kawasan. Kebetulan di 2026, giliran kawasan Asia-Pasifik yang memegang kendali. Indonesia sendiri sedang menjalani masa keanggotaan di Dewan HAM untuk periode 2024-2026, jadi posisinya cukup strategis.

Perlu diingat, duduk di dewan ini bukan hal sepele. Keanggotaannya dipilih langsung oleh Majelis Umum PBB melalui suara rahasia, dengan pertimbangan track record negara tersebut di isu HAM. Saat ini, Indonesia berjibaku di sana bersama sejumlah negara lain dari kawasan yang sama, sebut saja China, Jepang, hingga Qatar.

Strukturnya sendiri terdiri dari satu presiden dan empat wakil presiden yang mewakili lima kelompok regional. Mereka memimpin untuk masa jabatan satu tahun. Tahun depan, jika tidak ada aral melintang, Indonesia-lah yang akan memegang palu sidang.