Luhut Dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun, Bagaimana Keterlibatannya? SIMAK!

MURIANETWORK.COM - Mantan Dosen Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar, menyoroti dugaan terlibatnya eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Pandjaitan dalam kasus korupsi.

Dalam cuitannya di X @SianiparRismon, ia menyebut para Menteri di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sangat kacau.

"Nama Luhut ikut disenggol di korupsi laptop Rp9,9 Triliun, betulkah terlibat? Kacau benar nih diehard Jokowi!," tulis Rismon dilansir X, Selasa (3/6/2025).

Menanggapi tulisan Rismon, banyak warganet yang aktif di sosial media X membahas kembali tentang keterlibatan Luhut dalam pengadaan laptop tersebut.

Salah satu media yang mengangkat keterlibatan Luhut yakni pada Juli 2021, yang diterbitkan oleh RM.id/ Rakyat Merdeka. Dimana pengadaan laptop 17 triliun Nadiem secara terbuka dikawal oleh Luhut.

Saat itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim lagi punya proyek jumbo. 

Yakni, pengadaan laptop senilai Rp 17,42 triliun. Namun eks bos Gojek itu, tidak sendiri. 

Dia dikawal Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut dan Nadiem menggelar konferensi pers (konpers) bareng membahas soal ini pada Kamis (22/7/2021).

Selain itu, ada juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto.

Tema konpersnya: Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Sektor Pendidikan. 

Konpers ini dipandu oleh Kepala Biro Komunikasi Kemenko Marves Andreas Dipi Patria secara virtual.

Menko Luhut yang dapat giliran bicara pertama. Mula-mula, ia mengaku sudah tek-tokan selama beberapa bulan dengan Menteri Nadiem dan Menteri Agus terkait pengadaan laptop ini.

Luhut melontarkan masalah utama dari belanja pemerintah selama ini. Dimana, masih lebih doyan belanja produk impor dari pada produk dalam negeri (PDN). 

Khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sehingga belanja PDN jadi lebih rendah ketimbang produk impor.

“Padahal kita bisa produksi sendiri. Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini,” tegas Luhut.

Untuk itu lah proyek laptop Rp 17 triliun ini didorong. Dengan syarat, menggunakan produk dalam negeri. Anggaran sebanyak itu dialokasikan hingga tahun 2024 mendatang.

Produsen laptop dalam negeri akan diberikan sejumlah kemudahan. 

Mulai dari menyediakan akses pasar, modal, peningkatan kapasitas SDM, hingga fasilitas sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) gratis.