MURIANETWORK.COM – Setelah Bareskrim Polri menetapkan Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana, sebagai tersangka kasus ijazah palsu, sorotan publik kini mengarah ke satu nama besar: Joko Widodo. Banyak yang bertanya-tanya, kapan mantan presiden itu akan menyusul? Pertanyaan itu bergema di media sosial, menciptakan desakan yang tak bisa diabaikan begitu saja.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menyoroti ironi yang terjadi. Menurutnya, penetapan Hellyana justru memunculkan tanda tanya besar soal konsistensi penegakan hukum. “Netizen ramai-ramai bertanya, kira-kira Mulyono kapan Pak Polisi menyusul ibu ini?” ujarnya, merujuk pada nama kecil Jokowi, dalam pernyataan kepada RMOL, Jumat lalu.
Ia merasa publik sudah melihat temuan-temuan ahli yang mengarah pada ketidakaslian. Tapi apa tindak lanjutnya? “Apakah hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau sudah tidak tebang pilih?” tegas Muslim. Yang membuatnya gerah, justru para pelapor seperti Roy Suryo dan kawan-kawannya yang malah ditetapkan sebagai tersangka. Bukannya yang dilaporkan.
“Bukannya Jokowi yang ditetapkan, malah pelapornya yang dijadikan tersangka,” katanya.
Di sisi lain, Muslim menyebutkan bahwa isu ini makin kompleks. Beberapa peneliti dari Eropa dan Amerika Serikat dilibatkan oleh Dokter Tifa untuk meneliti keaslian ijazah tersebut. Hal ini, menurutnya, mengangkat kasus ini ke tingkat yang lebih serius dan internasional. “Ini akhirnya makin serius dan tidak bisa dianggap sepele lagi,” tuturnya, terutama bagi Presiden Prabowo.
Kredibilitas Indonesia di mata dunia ilmiah, kata Muslim, dipertaruhkan di sini. Sikap pemerintah dinilai akan menjadi penentu. “Prabowo jangan lagi bilang Pak Jokowi itu hopeng saya,” jelasnya. Membela Jokowi dalam dugaan seperti ini, sementara ada pihak yang menyatakan ijazah itu 99,9 persen palsu, dianggapnya mempertaruhkan nama baik bangsa.
Namun begitu, Muslim pesimis kasus ini akan bergerak selama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Rektor UGM Ova Emilia masih berada di posisinya. Ia membandingkan: Hellyana bisa ditetapkan tersangka berdasarkan laporan seorang mahasiswa. Sementara untuk Jokowi, ada tiga alumni UGM yang serius mengusut dugaan ini, tapi belum ada titik terang.
Pertanyaan terakhirnya bernada keras, sekaligus mengingatkan pada sejarah. “Publik dan netizen terus bertanya, kapan Jokowi ditetapkan tersangka? Apakah harus jutaan rakyat turun ke jalan dulu, seperti gerakan 212 yang akhirnya membuat Ahok ditetapkan sebagai tersangka?” pungkasnya. Desakan itu menggantung, menunggu jawaban yang belum jelas wujudnya.
Artikel Terkait
KPK Bergerak Serentak: Jakarta dan Banjarmasin Diguncang OTT
Di Balik Penampilan Prima Jokowi, Tradisi Hukum Kuno yang Masih Membayangi
Jaringan Judi Online Berbasis Kamboja Dibongkar dari Kamar Kos Palembang
Desakan Keras: Aparat Hukum Didorong Periksa Jokowi Terkait Dua Kasus Besar